MONITOR, Jakarta – Kecurigaan publik atas keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam pengadaan alat tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR) dinilai wajar.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan meminta aparat penegak hukum membongkar kasus dugaan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR ini, hingga ke akarnya.
“Hal ini mesti dibongkar hingga ke akar benar tidaknya. Wajar jika publik menaruh curiga tes PCR ini dijadikan ladang bisnis bagi pejabat pemerintah,” kata Mardani Ali Sera, Rabu (3/11/2021).
Anggota DPR RI Komisi II ini menegaskan, sudah semestinya semua kecurigaan publik dijawab secara profesional melalui langkah aparat penegak hukum dalam kasus ini. Mardani menambahkan, segala bentuk tes untuk mendeteksi Covid-19 merupakan kontrol pemerintah, sehingga pembiayaannya juga merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Karena itu hajat hidup orang banyak maka harus dikontrol, tidak boleh serakah. Belum lagi kerap berubah aturan pemerintah mengenai syarat penerbangan,” tegasnya.
Mardani pun menilai seharusnya pemerintah dapat menggratiskan fasilitas alat kesehatan di masa pandemi ini kepada rakyat. Bukan sebaliknya, membebani rakyat dan mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
“Bukan malah dibebankan kepada masyarakat. Negara sudah punya pendanaan untuk segala bentuk tes Covid-19, jika negara lain bsa menggratiskan mengapa Indonesia tidak? Terkesan aneh apabila dibebankan kepada rakyat,” pungkasnya.
