MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri urusan haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan radikal tata kelola haji Indonesia. Langkah tersebut mencakup pembenahan layanan jangka pendek, reformasi antrean dan keuangan haji dalam jangka menengah, hingga transformasi makna haji sebagai penguat peradaban bangsa pada jangka panjang.
Dalam keterangannya, Dahnil menyebut pekerjaan rumah utama Kementerian Haji dan Umrah RI saat ini adalah menata ulang tata kelola pelayanan haji agar seluruh proses penyelenggaraan berjalan tertib, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun rente.
“Saya ingin melakukan perbaikan radikal haji Indonesia,” tegas Dahnil.
Fokus Jangka Pendek: Tata Kelola Haji Bersih dan Penurunan Ongkos
Pada tahap awal, Dahnil mengatakan pihaknya memprioritaskan pembenahan pelayanan haji agar indikator sukses ritual dapat tercapai secara optimal. Hal itu mencakup penyelenggaraan keberangkatan, pemondokan, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan jemaah, pengaturan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), hingga proses pemulangan ke tanah air.
Menurutnya, reformasi dilakukan dengan memangkas berbagai potensi pemborosan dan praktik mark up dalam komponen biaya penyelenggaraan haji, termasuk sektor konsumsi dan akomodasi.
Ia mengklaim efisiensi tata kelola tersebut telah berdampak pada penurunan biaya haji dalam dua tahun terakhir.
“Kami pangkas mark up yang tidak seharusnya, misalnya di konsumsi, pemondokan, dan lainnya, sehingga penurunan ongkos haji signifikan bisa dilakukan. Total selama dua tahun ini turun Rp6 juta,” ujar Dahnil.
Dahnil juga mengakui upaya pembenahan tersebut tidak mudah karena harus menghadapi berbagai kepentingan lama yang selama ini menikmati ketidakteraturan dalam tata kelola haji.
Reformasi Antrean dan Keuangan Haji Jadi Agenda Menengah
Selain pelayanan, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan panjangnya antrean haji nasional yang saat ini mencapai jutaan calon jemaah.
Dahnil menjelaskan Kementerian Haji dan Umrah mulai mengupayakan sistem antrean yang lebih berkeadilan dengan pemerataan masa tunggu di berbagai daerah. Menurutnya, skema pembagian antrean akan lebih mempertimbangkan jumlah daftar tunggu dibanding proporsi penduduk Muslim di daerah tertentu.
Ia menyebut target pemerataan masa tunggu sekitar 26 tahun di seluruh Indonesia menjadi salah satu langkah awal, meski angka tersebut dinilai masih terlalu panjang.
Presiden RI Prabowo Subianto, kata Dahnil, meminta adanya formula terbaik untuk mengurai persoalan antrean sekitar 5,7 juta calon jemaah haji.
Dalam konteks tersebut, reformasi tata kelola keuangan haji juga menjadi fokus penting, termasuk evaluasi terhadap pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurut Dahnil, transparansi pengelolaan keuangan haji merupakan pintu masuk utama pembenahan sistem perhajian nasional.
“Keuangan haji harus transparan dan jemaah berhak tahu kondisi uang mereka dan digunakan untuk apa,” katanya.
Ia menambahkan, momentum perubahan regulasi pengelolaan keuangan haji akan dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas tata kelola yang lebih berpihak kepada kepentingan jemaah.
Visi Jangka Panjang: Haji Berdampak bagi Peradaban
Di luar aspek teknis pelayanan dan tata kelola keuangan, Dahnil menilai transformasi haji Indonesia juga harus menyentuh dimensi sosial dan peradaban.
Menurutnya, haji tidak boleh berhenti pada keberhasilan ritual semata, tetapi harus menghasilkan kemabruran yang berdampak nyata terhadap kualitas moral, kesalehan sosial, serta pembangunan peradaban bangsa.
Dahnil berharap ibadah haji ke depan mampu melahirkan pribadi-pribadi yang tidak hanya saleh secara individual, tetapi juga berkontribusi terhadap kehidupan sosial yang lebih baik.
Menutup pernyataannya, Dahnil meminta dukungan masyarakat Indonesia terhadap agenda besar pembenahan haji nasional yang disebutnya sebagai pekerjaan berat namun harus segera dimulai.
“Perlahan memang, tapi kami yakin berada di jalur yang benar,” pungkasnya.
