Inspektorat DKI dan BPK Diminta Audit Anggaran Subsidi PT Transjakarta

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim

MONITOR, Jakarta – Kasus tabrakan Bus Transjakarta berbuntut panjang. Pasalnya, DPRD DKI kini mendesak pihak inspektorat DKI dan BPK untuk mengaudit anggaran subsidi yang diberikan kepada PT Transjakarta.

“Kami di DPRD dan Pemprov DKI memberikan subsidi kepada PT Transjakarta dengan harapan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat memuaskan,” ujar anggota Komisi B Nur Afni Sajim, kepada wartawan, usai menggelar rapat kerja bersama PT Transjakarta, di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10).

Lantas berapa subsidi yang dikucurkan Pemprov DKI untuk PT Transjakarta?

Anggota Fraksi Demokrat ini mengatakan, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI telah mengucurkan dana subsidi untuk Transjakarta sekitar Rp 1 triliun lebih pada 2021. Terbaru, Pemprov DKI telah memberikan subsidi sekitar Rp 775 miliar kepada Transjakarta melalui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021.

“Inspektorat dan BPK harus turun dalam kondisi Transjakarta yang seperti ini. Periksa kelaikan bus, perekrutan sopir dan lain sebagainya,” tegas Afni.

Afni mengatakan, subsidi diberikan untuk menunjang berbagai keperluan operasional Transjakarta, seperti membayar gaji karyawan dan sebagainya. Termasuk, kata dia, meringankan tarif bus selama ini, sehingga setiap penumpang hanya dibebankan Rp 3.500 per orang.

“Kejadian ini memberikan citra yang buruk kepada pemerintah, dalam hal ini DPRD dan Pemprov DKI. Karena tujuan subsidi itu kan agar masyarakat yang naik Transjakarta bukan sekadar transportasi massal, tapi aman dan nyaman,” kata Afni.

Dalam kesempatan itu, Afni juga menyoroti naiknya nilai subsidi yang diajukan Transjakarta menjadi Rp 3,2 triliun pada 2022 mendatang. Dengan angka yang sebesar itu, dia menginginkan pelayanan Transjakarta lebih maksimal untuk masyarakat.

Apalagi keberadaan Bus Transjakarta ini diharapkan dapat mendorong masyarakat agar beralih memakai angkutan umum dari kendaraan pribadi. Jangan sampai kecelakaan maut, membuat masyarakat khawatir naik Transjakarta.

“Jadi ini harus ada evaluasi, karena ada kaitannya juga dengan subsidi Transjakarta yang diberikan Pemda DKI. Total subsidi yang diminta di 2022 Transjakarta nilainya mencapai Rp 3,2 triliun, tapi kalau pelayanannya tidak memuaskan konsumen buat apa subsidinya kami berikan,” ketusnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Azis, meminta PT Transjakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bertugas. Aziz mengatakan, jenis pemeriksaannya tidak hanya mengecek suhu tubuh, tetapi tingkat kesadaran dari para sopir.

“Rekomendasi kami besok-besok sebelum sopir melakukan mengoperasikan bus wajib menjalani test kesehatan di klinik yang memang sudah disiapkan,” ujar Aziz.

“Intinya kami ingin sebelum beroperasi, sopir dikontrol dulu bukan sekadar mengisi formulir saya sehat. Sekalian dicek ngantuk atau tidak, terus tekanan darah normal atau tidak,” sambungnya.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sangat berguna untuk mendeteksi sopir dalam kondisi fit atau tidak. Harapannya kasus kecelakaan maut serupa dapat diminimalisir, bahkan dihindari.