PEMERINTAHAN

KY Bergerak Cepat Awasi Sengketa Kasus Pertanahan

MONITOR, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) menaruh perhatian terhadap kasus-kasus sengketa pertanahan. Terutama kasus yang ditenggarai melibatkan jaringan mafia tanah yang bekerja secara sistematis dan terorganisir dari hulu sampai ke hilir.

Ketua KY Prof Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, KY akan mengambil langkah dan upaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap persidangan kasus pertanahan yang terindikasi melibatkan jaringan mafia pertanahan.

“KY berharap adanya keterlibatan publik secara aktif dengan cara memberikan laporan atau permohonan pemantauan,” ujar Mukti Fajar, dalam Seminar Publik bertema “Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan”, Kamis (7/9) di Auditorium KY, Jakarta.

Ia mengungkapkan peran penting sinergisitas dalam menyikapi persoalan yang menimpa masyarakat ini.

“Komisi Yudisial mengharapkan perlunya gerakan sinergisitas yang melibatkan seluruh mitra kerja, baik pemerintah, Mahkamah Agung, lembaga-lembaga negara, para akademisi, masyarakat sipil, media, dan masyarakat luas. Saya berharap dengan adanya kerja bersama ini, kita semua dapat menjadi game changer, yang dalam konteks Komisi Yudisial adalah melindungi kehormatan dan keluruhan martabat hakim, baik dari iming-iming maupun tekanan dalam memutus perkara-perkara yang melibatkan jaringan mafia pertanahan,” paparnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, Komisi Yudisial mendapatkan laporan dan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam kasus-kasus pertanahan. Ini yang perlu diperhatikan bersama secara serius dan diletakkan dalam konteks sistem penegakan hukum yang lebih luas.

“Salah satu manfaatnya, Komisi Yudisial dapat merumuskan model pengawasan dan investigasi yang lebih konstekstual berdasarkan tipologi kasus,” ujarnya.

Hadir sebagai pemberi keynote speech adalah Prof. Dr. Mohamad Mahfud MD, S.H., SU., Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Sukma Violetta, S.H., L.LM (Anggota sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI), Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H (Hakim Agung Mahkamah Agung RI), Dr. Sofyan Djalil, S.H, M.A, M.ALD (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI), Prof. Dr. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL. MPA (Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), dan Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria).

Kegiatan ini juga disertai penyerahan laporan dan permohonan pemantauan persidangan terkait kasus-kasus pertanahan secara resmi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI kepada Ketua KY.

Recent Posts

Capai Rp220 Triliun, Kampanye Zakat dan Wakaf Perlu Dimaksimalkan

MONITOR, Jakarta - Potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp220 triliun per tahun, jauh di atas…

3 menit yang lalu

DPR Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jangan Ditutup-tutupi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk…

1 jam yang lalu

Menag Salurkan Bantuan Rp300 Juta untuk Pura dan Korban Banjir di Bali

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyapa dan menemui masyarakat Bali yang terdampak banjir…

6 jam yang lalu

KN Tanjung Datu-301 Bagikan Sembako dan Edukasi Keselamatan Nelayan Banten

MONITOR, Banten - Wujud kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh unsur KN. Tanjung Datu-301 dengan menggelar…

9 jam yang lalu

Komisi III Dorong RKUHAP Atur Batas Waktu, Persempit Ruang Transaksional

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…

16 jam yang lalu

Industri Olahraga Berdaya Saing di Kancah Dunia Meningkat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri alat olahraga dalam negeri karena sektor…

19 jam yang lalu