POLITIK

DPR dan Pemerintah Sepakat Sebut KKB Papua sebagai Teroris

MONITOR, Jakarta – Tindak kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua layak disebut sebagai terorisme. Istilah ini sudah sepakat dimunculkan antara pihak pemerintah dengan DPR.

Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, menegaskan tindakan kejahatan KKB di Papua sudah melewati batas.

“Disana, tidak hanya tenaga kesehatan serta para pekerja jembatan yang menjadi korban tembak mati, melainkan ada juga yang digorok, dikejar hingga dibunuh secara sadis,” kata Syaifullah Tamliha dalam diskusi daring bertajuk ‘Kejahatan KKB; Pendekatan Ekonomi atau Budaya?’ Kamis (23/9/2021).

Politikus PPP ini menjelaskan, terorisme sendiri di dalam UU dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan atau acaman tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak, tidak ada hubungan langsung dengan pelaku yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan masyarakat.

Sedangkan separatisme yang selama ini disematkan kepada kelompok tersebut, kata Syaifullah, berarti upaya ingin memisahkan diri. Ini mustahil terjadi karena Papua merupakan negara kesatuan republik Indonesia.

“Kalau kita berpendapat bahwa mereka adalah separatisme, maka itu jauh dari pengertian separatisme itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR sepakat bahwa tindakan yang dilakukan KKB itu adalah tindakan terorisme, bukan bagian dari tindakan separatism yang bertujuan untuk menjadikan Papua itu sebagai negara yang merdeka,” tegas Legislator dari dapil Kalimantan Selatan ini.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Indonesia Emas Harus Bertumpu pada Ekologi, Bukan Sekadar Pertumbuhan Ekonomi

MONITOR, Jakarta – Ambisi mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tinggi,…

10 jam yang lalu

Kunjungi Saudi German Hospital Madinah, Menhaj Evaluasi Layanan Kesehatan Jemaah Haji Indonesia

MONITOR, Madinah — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan ke Saudi German…

14 jam yang lalu

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

MONITOR, Jakarta - Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4…

15 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Transformasi Industri Lewat Forum BRICS PartNIR 2026 di Tiongkok

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kerja sama internasional guna mendukung transformasi industri…

16 jam yang lalu

Nurhadi Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan…

17 jam yang lalu

Kemenhaj Dorong Komoditas Pangan RI Masuk Rantai Pasok Katering Haji Arab Saudi

MONITOR, Madinah – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf mendorong…

17 jam yang lalu