Golkar Sebut Interpelasi dari PDIP dan PSI Tidak Akan Mulus

MONITOR, Jakarta – Fraksi PDIP dan PSI sepertinya harus kerja keras untuk bisa mewujudkan mimpinya menggelar interpelasi kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, hal itu tak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak hambatan yang harus dilalui.

“Tidak gampang untuk memuluskan jalannya interpelasi. Banyak hambatan yang bakal dilalui PDIP dan PSI,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada MONITOR, Rabu (1/8).

Menurut Baco, hambatan yang pertama yang akan ditemui PDIP dan PSI adalah rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) dewan.

Lanjut Baco, kalau lolos di Rapimgab usulan bisa dilanjutkan ke meja badan musyawarah (bamus) dewan untuk membahas jadwal digelarnya paripurna.

“Pertanyaannya, apakah di rapimgab ini usualan interpelasi bisa lanjut dibawa ke bamus atau tidak ? sebab PDIP dan PSI harus melawan tujuh fraksi yang menolak untuk ikut interpelasi,” terangnya.

Jadi, hambatan yang harus dilalui PDIP dan PSI, dijelaskan Baco, pertama adalah Rapimgab, kemudian Bamus dan terakhir baru Paripurna.

“Jadi ini masih panjang,”tegasnya.

Sekertaris DPD Partai Golkar Jakarta ini pun, kembali menegaskan sikap politiknya yang tidak ikut-ikutan dalam pengajuan interpelasi yang digagas olah PDIP dan PSI.

Ia pun berpandangan, interpelasi yang disuarakan PDIP dan PSI lebih banyak muatan politisnya dari pada objektifnya. Harus ada alasan kuat untuk bisa menggunakan hak interpelasi.

“Terlalu dipaksakan, niat jahatnya terlalu kelihatan,” tandasnya.

Menurut anggota Komisi E ini, interpelasi hanya menggangu kerja dan agenda dewan yang seharusnya fokus memikirkan kerja dan agenda dewan yang berkaitan dengan masib banyak orang.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengakui, untuk bisa memuluskan interpelasi perlu kerja keras. Oleh karenanya, semua anggota dewan yang sudah menyepakati jalannya interpelasi harus mampu menyakinkan anggota lain untuk bergabung.

“Memang tidak mudah untuk meyakinkan orang agar bisa satu visi sama kita, perlu kerja keras,” imbuhnya.

Bahkan Gembong pun menyebut, kalau PDIP dan PSI sudah diselingkuhi oleh tujuh fraksi yang melakukan pertemuan dengan Anies dengan jamuan makan malam.

“Seharusnya kami yang lebih dahulu bertanya kepada gubernur. Karena kami lah yang menginisiasi hak bertanya pada gubernur. eh, ini malah tujuh fraksi itu mendahului menggelar pertemuan dengan Anies. Berarti kita ini sudah diselingkuhi oleh tujuh fraksi itu,” sindirnya.

Gembong pun memastikan PDIP, tidak akan melibatkan jaringan pengurus pusat untuk bisa merayu ke tujuh fraksi yang menolak interpelasi.

“Kami ini mau bertanya, jadi tidak perlu melibatkan DPP. Terlalu tinggi, biarlah kami ditingkat daerah yang mengatasi persoalan ini,” pungkasnya.