MEGAPOLITAN

PDIP: Hak Interpelasi Kebijakan Anies Tinggal Tunggu Waktu

MONITOR, Jakarta – Keinginan Fraksi PDIP dan Fraksi PSI DPRD DKI untuk menggunakan hak interpelasi atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, soal penyelengaraan Formula E, hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya, ketentuan untuk menjalankan hak interpelasi sudah bisa dipenuhi oleh dua fraksi ini.

Dari pengakuan anggota Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, saat ini sudah ada tujuh orang anggota Fraksi PDIP yang menandatangani dukungan Hak Interpelasi Formula E. Bahkan jumlah itu kemungkinan bisa bertambah lagi.

“Kalau Fraksi PDIP prinsipnya ini masalah teknis aja. Tapi kita berusaha untuk fraksi-fraksi lain bisa ikut serta,” ucapnya, Rabu (18/8/2021)

Sementara itu PSI, melalui Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan, delapan anggota PSI telah menandatangani berkas pengajuan hak interpelasi Formula E, menyusul langkah yang diinisiasi Fraksi PDIP.

Michael menegaskan, PSI bakal terus berkomitmen mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan.

“Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam dua tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran. Ini masih langkah awal dan kita akan tunggu kelanjutannya,” ujarnya.

Apabila melihat total anggota DPRD DKI yang akan menggunakan hak interpelasi saat ini ada 15 orang. Dengan rincian delapan orang dari Fraksi PSI dan tujuh orang dari Fraksi PDIP.

Mengacu pada peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD. Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

4 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

5 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

9 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

10 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

14 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

14 jam yang lalu