MEGAPOLITAN

Fraksi PAN Nilai Hak Interpelasi untuk Formula E Tak Elok

MONITOR, Jakarta – Sejumlah fraksi di DPRD DKI kini sedang gencar menggalang kekuatan untuk menggunakan hak interpelasi terkait penolakan penyelenggaraan balapan Formula E yang dipaksakan untuk digelar tahun depan oleh Pemprov DKI.

Menyikapai hal itu, Fraksi PAN angkat bicara. Melalui Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani, Fraksi PAN menyatakan, tak elok kalau hak interpelasi dilakukan hanya untuk menghentikan kegiatan Formula E.

“Interpelasi memang hak semua anggota dewan. Bisa digunakan kapan saja. Namun menginterpelasi Pemprov DKI soal Formula E, saya pikir kurang tepat,” ungkap Zita dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR.

Menurutnya, kalau ditarik ke belakang, tahapan rencana penyelenggaraan Formula E sudah melalui proses panjang. Dimulai dari kajian Konsultan, hingga adanya persetujuan dari DPRD.

“Oleh karena itu, rasanya kurang elok kalau sesuatu sudah kita sudah sepakati bersama, kemudian kita juga yang mempermasalahkannya,” ujarnya.

Lanjutnya, sejauh ini, DKI Jakarta, sudah cukup baik dalam penanganan Covid-19. Itu bisa dibuktikan dengan vaksinasi yang melebihi target yang dicanangkan presiden.

“Bahkan di tengah sulitnya ekonomi, DKI Jakarta masih mampu memberi bantuan ke warga yang terdampak Covid,” tegasnya.

Sehingga tidak bisa dikatakan kalau Formula E membebani APBD, mengganggu penanganan Covid-19. Sebab saya yakin Pak Anies sudah memperkirakan semuanya.

“Saya pribadi berharap dan mengajak, dari pada kita sibuk menginterpelasi Pak Anies, lebih baik kita bersatu, bahu membahu membantu penanganan Covid-19 di Jakarta semampu dan sebisa kita,” pungkasnya.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

2 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

2 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

6 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

7 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

12 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

12 jam yang lalu