MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan bahwa sentra layanan vaksinasi bagi masyarakat jangan sampai menjadi klaster penularan Covid-19. Untuk menghindari potensi itu, Legislator PKS ini menyatakan pelaksanaannya harus tetap disiplin protokol kesehatan.
Dikatakan Netty, para vaksinator harus mengenakan APD standar, sedangkan panitia serta calon penerima vaksin wajib menjalankan prokes 3M.
“Vaksinasi adalah upaya membentuk kekebalan komunitas. Tentunya kita tidak ingin kegiatan ini justru menjadi klaster penularan Covid-19 karena longgarnya prokes,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/8/2021).
Netty pun melihat di sejumlah daerah masih terjadi kerumunan dan pengabaian prokes di sentra vaksinasi. Untuk itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi komprehensif terkait capaian vaksinasi nasional.
“Pemerintah harus memastikan SOP penyelenggaraan vaksinasi berjalan dengan baik. Jangan karena mengejar target suntikan, kemudian mengabaikan prokes,” imbuhnya.
“Lakukan evaluasi menyeluruh dan temukan faktor penyebabnya. Jangan ragu menggandeng elemen masyarakat. Singkirkan dulu soal koalisi atau oposisi. Fokus utama adalah memperjuangkan keselamatan rakyat,” terang dia lagi.
Tentunya, kata Netty, program layanan vaksinasi bagi masyarakat ini sesungguhnya merupakan upaya membantu pemerintah mengakselerasi program vaksinasi. Ia sangat berharap, misi herd immunity segera tercapai.
