Dukung Red Notice Harun Masiku, L-SAK Gelar Sayembara Berhadiah Motor Matic

MONITOR, Jakarta – Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (L-SAK), Ahmad Aron mempertanyakan kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) atas terbitnya red notice terhadap DPO Harun Masiku patut dicermati seksama.

Menurut Aron red notice menjadi salah indikator keseriusan KPK menangkap terduga korupsi di PAW anggota DPR tersebut. Bahkan, sebelumnya, KPK juga telah menyampaikan ultimatum untuk mempidanakan siapapun yang menghalanginya upaya penangkapan buronan KPK tersebut.

“Aneh bin keblinger, ICW malah menyebut upaya itu untuk membungkam kritik masyarakat. Padahal bila lah pernyataan keblinger ICW dipaksakan sebagai sebuah kritik, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada upaya pembungkaman kritik dari masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/8/2021).

“Justru patut dicurigai, peran apa dari pesan yang tengah dilakoni ICW disini?,” Tambahnya.

Aron menerangkan bahwa kritik ialah proses analisis dan evaluasi yang dapat menambah pemahaman dan untuk memperbaiki sesuatu. Tetapi kalau hanya berupaya menyalahkan disertai dengan membangun narasi negatif agar terkontruksi ketidakpercayaan, jelas bagi publik siapa sebenarnya yang harus dikritik dan yangbtidak perlu dipercayai.

“Dari sisi text pesan yang dikatakan ICW, tidak ada sedikitpun hal yang memperluas wawasan apalagi mencipta konstruksi perbaikan. Pun dari konteksnya, perspektif ICW malah tidak senang dengan upaya keseriusan pemberantasan korupsi atau juga tidak senang bila KPK tetap kuat melaksanakan tugas dan fungsi nya memberantas korupsi,” jelasnya.

“Bahkan dalam konteks lebih luas, narasi pelemahan KPK dibangun ICW disaat kinerja KPK periode injsangat optimal dan serius mengusut korupsi lahan di DKI Jakarta dan tidak terbukanya bantuan dana asing melalui KPK. Maka pertanyaan untuk ICW, apakah pembungkaman yang dimaksud itu membungkam kasus-kasus tersebut agar tidak menjadi perhatian masyarakat?,” tambahnya.

Aron menegaskan KPK harus kuat dan tetap diawasi masyarakat untuk terus melakukan pemberantasan korupsi. Dalam kasus buron Harun Masiku yang telah terdeteksi interpol melarikan diri dan berada di luar negeri, maka L-SAK mengusulkan ide konstruktif.

L-SAK, lanjut Aron bahkan akan membuat sayembara untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, pelajar, mahasiswa, atau para pekerja dan lainnya.

“Barang siapa yang bisa membantu memberikan informasi keberadaan Harun Masiku kepada KPK, maka L-SAK akan menyediakan hadiah motor matic gress yang gesit sebagai simbol masyarakat adalah motor penggerak pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta bantuan Sekretariat National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia untuk mencari buron Harun Masiku hanya sebatas meredam kritik masyarakat.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan pihaknya sulit menaruh kepercayaan kepada KPK di bawah komando Firli Bahuri. “Red Notice bagi Harun Masiku itu hanya upaya KPK untuk meredam kritik masyarakat. Namun, sayangnya, hal itu tidak akan berhasil, sebab, kebobrokan KPK di bawah komando Firli Bahuri sudah sangat akut dan sulit untuk ditutupi dengan cara apa pun,” ujar Kurnia, Senin (2/8).