Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera/ dok: net
MONITOR, Jakarta – Aturan vaksin berbayar yang rencananya diberlakukan bagi vaksin Gotong Royong buatan Kimia Farma menuai penolakan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menunda kebijakan tersebut.
Politikus PKS Mardani Ali Sera pun turun mengkritik kebijakan ‘nyeleneh’ itu. Menurutnya jangan sampai ada kebijakan yang membebani rakyat di masa pandemi ini. Untuk itu, ia pun meminta agar vaksin digratiskan dan tidak boleh dikomersilkan.
“Sekali lagi, vaksin harus digratiskan. Covid-19 memberatkan masyarakat, semua pihak harus saling bantu dalam meringankan masalah yang terjadi dalam pandemi ini. Tidak boleh ada komersialisasi vaksin,” tegas Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).
Sekalipun pemerintah tetap berkeinginan membuat kebijakan vaksin berbayar bagi kalangan mampu, Mardani mengingatkan agar kebijakan itu tidak mengganggu keberadaan vaksin gratis.
“Kalaupun ada orang yang mampu untuk mendapatkan vaksin lebih cepat dengan cara membayar, harus ada catatan. Vaksinasi gratis tidak boleh terganggu,” pungkas Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…
MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…
Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…
MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat budaya inovasi sebagai bagian dari…