Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera/ dok: net
MONITOR, Jakarta – Aturan vaksin berbayar yang rencananya diberlakukan bagi vaksin Gotong Royong buatan Kimia Farma menuai penolakan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menunda kebijakan tersebut.
Politikus PKS Mardani Ali Sera pun turun mengkritik kebijakan ‘nyeleneh’ itu. Menurutnya jangan sampai ada kebijakan yang membebani rakyat di masa pandemi ini. Untuk itu, ia pun meminta agar vaksin digratiskan dan tidak boleh dikomersilkan.
“Sekali lagi, vaksin harus digratiskan. Covid-19 memberatkan masyarakat, semua pihak harus saling bantu dalam meringankan masalah yang terjadi dalam pandemi ini. Tidak boleh ada komersialisasi vaksin,” tegas Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).
Sekalipun pemerintah tetap berkeinginan membuat kebijakan vaksin berbayar bagi kalangan mampu, Mardani mengingatkan agar kebijakan itu tidak mengganggu keberadaan vaksin gratis.
“Kalaupun ada orang yang mampu untuk mendapatkan vaksin lebih cepat dengan cara membayar, harus ada catatan. Vaksinasi gratis tidak boleh terganggu,” pungkas Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti langkah cepat Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario…
MONITOR, Bogor – Kontes Sapi APPSI Piala Presiden 2026 bukan sekadar mencari sapi terbaik. Di…
MONITOR, Kupang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong penyelenggaraan Flobamorata Creative Expo…
MONITOR, Gunungkidul — Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat dukungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Daerah…
MONITOR, Ciputat — UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Agama…
MONITOR, Pandeglang - Sebanyak 275 mahasiswa baru STAI dan STKIP Syekh Manshur Pandeglang mendapat tiga…