MONITOR, Jakarta – Usulan rencana pembongkaran jalur sepeda permanen di sepanjang jalan Sudirman – Thamrin mendapat dukungan dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, jika wacana tersebut merupakan langkah yang tepat.
“Kebijakan itu dibuat tanpa adanya kajian yang komprehensif hingga menyebabkan masalah dengan banyaknya korban jiwa karena kecelakaan di lokasi tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/6).
Menurutnya, jalur sepeda permanen bukan kebutuhan masyarakat, tapi dikhususkan hanya sekelompok orang tertentu saja.
“Kapolri mendukung jalur sepeda dibongkar karena ada kajian dari Direktorat Lalu Lintas dan keluhan masyarakat. Saya kira itu keputusan yang tepat,” ungkapnya.
Pihaknya pun mengaku, DPRD DKI tidak pernah dilibatkan sejak awal dalam perencanaan hingga berdirinya jalur sepeda tersebut.
Ia mengakui, pembuatan jalur sepeda dengan dana Rp 30 miliar ini tidak menggunakan dana APBD DKI karena berasal dari corporate social responsibility (CSR). Namun, bagaimanapun juga, pengggunaannya tidak bisa asal.
Anggota Komisi B ini pun mencontohkan cara mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang memakai dana CSR untuk membangun fasilitas publik yang dianggap lebih dibutuhkan banyak pihak.
“Periode gubernur yang dulu, dana CSR digunakan untuk bikin rumah susun hingga Jembatan Semanggi. Tapi ini digunakan untuk bikin jalur sepeda permanen sama tugu sepeda,” ungkap Gilbert.
Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sepakat dengan ide untuk membongkar jalur permanen sepeda di jalan protokol Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat setelah para pimpinan Komisi III DPR memberi sejumlah masukan untuk ditiadakan.
“Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja,” kata Sigit pada rapat Komisi III, di kompleks gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu.
Mantan Kabareskrim itu menyebut, akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda terkait luasan jalur sepeda, jam operasional hingga zonasi, untuk kemudian dikoordinasikan dengen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
