POLITIK

SK Akan Diterbitkan, Pimpinan Klaim Perjuangkan Nasib Pegawai KPK

MONITOR, Jakarta – Sebanyak 24 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mendapat kesempatan agar diberikan pembinaan. Selain itu, nama-nama pegawai dalam daftar 75 pegawai yang tidak lolos, baik yang dipecat maupun yang akan dibina, akan tertulis dalam Surat Keputusan (SK) pimpinan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, SK tersebut akan segera terbit dalam pekan ini. Ia memastikan SK akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal.

“Nama-namanya (yang dipecat dan diberi pembinaan) akan muncul dan di SK kan oleh Sekjen. Mudah-mudahan minggu ini sekjen dapat menyampaikan SK,” ujar Nurul Ghufron, dalam wawancara Mata Najwa.

Lebih jauh ia mengungkapkan sangat memahami kondisi dan kekecewaan yang dialami pegawai KPK yang tidak lolos tes. Kendati demikian, proses tetaplah berjalan.

Ghufron pun menyatakan bahwa semua proses yang telah dilakukan pimpinan, tak lain dalam rangka memperjuangkan nasib pegawai KPK.

“Kami bagian dari KPK bagian dari 75 dan bagian dari 1.274 pegawai. Kami memahami merasakan apa yang jadi kekecewaan 75 pegawai. Apa yang telah kami lakukan ini kami berupaya memperjuangkan insan KPK,” klaim Nurul Ghufron.

Recent Posts

Berkat SMKHP, Ekspor Udang Rp63,4 Miliar Lolos Masuk ke Amerika Serikat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin keberterimaan ekspor ikan Indonesia di pasar…

38 menit yang lalu

LPTQ Kaltim Gelar Sertifikasi 125 Dewan Hakim MTQ di Balikpapan

MONITOR, Jakarta - Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Sertifikasi Dewan Hakim…

3 jam yang lalu

Tito dan Dasco Rakor di Aceh, 12 Wilayah Belum Pulih Pascabencana

MONITOR, Jakarta - DPR RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan…

8 jam yang lalu

Menag Dukung STABN Raden Wijaya Jadi Institut, Tekankan Kematangan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung rencana transfornasi  Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri…

11 jam yang lalu

Kemenhaj: Nilai Manfaat Haji Khusus Hak Jemaah, PIHK Wajib Transparan!

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa proses PK (Pengembalian Keuangan) Haji…

12 jam yang lalu

DPR: Kritik Pandji di Mens Rea Wajar, Tak Harus Dipolisikan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespons pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke…

13 jam yang lalu