PEMERINTAHAN

Pentingnya Pembiayaan untuk Usaha Penggemukan Sapi Potong di Indonesia

MONITOR, Bogor – Usaha sapi potong di Indonesia memiliki peran yang besar sebagai sumber protein maupun terintegrasi dengan usaha tani sebagai sumber tenaga kerja dan sumber pupuk organik. Usaha sapi potong berkontribusi terhadap total pendapatan (income) dari rumah tangga terutama di pedesaan sekitar 12-33%.

Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Pulitbangnak) I Gusti Ayu Putri Mahendri mengatakan usaha sapi potong di Indonesia masih bersifat tradisional dan belum berorientasi bisnis. Usaha ini lebih banyak dipelihara hanya sebagai tabungan. Fokus usaha sapi potong juga masih rendah sehingga produktivitas juga rendah. Selain itu, pemasarannya kurang efisien.

Menurut Mahendri, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi sapi potong melalui sentuhan teknologi seperti nutrisi dan perbaikan reproduksi. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah untuk menstimulasi pengembangan sapi melalui distribusi sapi potong, pendampingan, dan perbaikan infrastruktur. Namun usaha sapi potong ini masih resisten dengan sifat tradisionalnya, sehingga berdampak pada penerimaan atau income yang dihasilkan.

“Salah satu strategi untuk meningkatkan produksi sapi potong dilakukan melalui usaha yang sifatnya fokus pada usaha yang lebih bersifat bisnis. Salah satunya melalui usaha penggemukan sapi yaitu sistem produksi usaha sapi yang dipelihara dari sapi bakalan hingga mendapatkan sapi yang siap potong,” ujar Mahendri dalam Seminar Berkala Inovasi Peternakan dan Veteriner 2021 yang digelar secara daring pada Kamis (22/4/2021).

Tipe usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan terutama untuk ternak berskala kecil karena memiliki periode singkat, sehingga penerimaan bisa lebih cepat. Usaha penggemukan sapi ini juga memiliki koneksi yang cukup kuat untuk industri daging sapi maupun juga dengan market.

“Namun, usaha penggemukan sapi ini memerlukan inventasi yang cukup besar baik dalam penyediaan sapi bakalan, pakan, tenaga kerja, kenyataannya peternak di Indonesia tidak banyak yang memilki kapasitas penyediaan modal tersebut. Padahal, modal merupakan salah satu konsen utama dalam pengembangan sapi,” tuturnya.

Pemerintah sendiri telah memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan sejak 2016. Selama ini terjadi peningkatan tren ketersediaan kredit yaitu Rp 80-190 triliun, dengan Rp 50 triliun untuk kredit pertanian. Realisasinya pada April 2020 mencapai Rp 20 triliun.

Menurut Mahendri, untuk menghubungkan antara uang yang ada di bank kepada peternak memerlukan institusi, organisasi atau kebijakan yang bisa mengalirkan dana tersebut. Karena itu Mahendri melakukan penelitian yang fokus untuk meningkatkan pembiayaan untuk usaha peternakan yang dilihat dari sisi demand, supply, dan linkage-nya.

Penelitian bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang menentukan pembiayaan, supply pembiayaan, mengindetifikasi pengaturan kelembagaan, dan lain-lain. Penelitian dilakukan di provinsi Jawa Timur yang memiliki populasi sapi cukup besar sekitar 27%. Selain sebagai produsen dan konsumen, Jawa Timur juga mensupply sapi ke wilayah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Utara.

Dari penelitian disimpulkan bahwa modal untuk investasi dan biaya operasional sangat penting dalam usaha penggemukan sapi terutama untuk peternak skala kecil dan menengah. Bank juga memiliki insentif memberikan peminjaman untuk penggemukan sapi karena investasi ini menguntungkan baik pada suku bunga bersubsidi dan non-subsidi.

“Agar supply kredit efisien, perlu ada dukungan kelembagaan lain seperti koperasi atau kelompok yang efektif untuk mengelola kredit, untuk sharing pengetahuan sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan membantu dalam pemasaran,” jelas Mahendri.

Selain itu, diperlukan dukungan pelaku agribisnis dalam hal aplikasi kredit dan menjamin pemasaran. Serta dukungan institusi teknis/penelitian dalam penyediaan sarana teknis maupun kelayakan usaha sehingga menurunkan risiko bagi peternak dan bank.

Hal ini sejalan dengan pesan Menteri Pertanian Mentan yang menyebut Presiden Jokowi telah memberikan bantuan kredit bagi semua sektor pertanian melalui program KUR. Menurutnya, perbankan akan terus memfasilitasi untuk pembiayaan di sektor pertanian, karena hampir tidak ada kerugian. “Dengan demikian hasilnya itu bisa komperhensif dan bisa berskala ekonomi yang kuat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang lain Kepala Balitbangtan, Fadjry Djufry menyampaikan bahwa untuk meningkatkan produksi daging persatuan ekor, pihaknya telah melakukan upaya-upaya penggemukan ternak sapi dan meningkatkan daya saing ternak sapi lokal terhadap sapi impor.

“Dengan penggemukan sapi, dapat meningkatkan jumlah penawaran daging secara efisien tanpa memotong sapi lebih banyak, menanggulangi populasi ternak sapi yang menurun akibat pemotongan dan untuk juga untuk menghindari pemotongan sapi betina umur produktif yang mengakibatkan merosotnya populasi sapi di Indonesia dan akhirnya secara ekonomi negara juga merugi”, ujar Fadjry.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

8 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

8 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

12 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

13 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

18 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

18 jam yang lalu