POLITIK

Ditolak Kemenkumham, Marzuki Alie: Ini Keputusan Tepat

MONITOR, Jakarta – Pemerintah menolak hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko yang diselenggarakan di Deli Serdang. Sehingga, kepengurusan sah Partai Demokrat yang diakui pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, yakni dibawah kepemimpinan AHY.

Keputusan ini disambut baik dari kubu AHY, maupun pihak Moeldoko yang ditolak. Seperti Marzuki Alie, politikus senior Partai Demokrat yang menginisiasi KLB ini juga mengapresiasi keputusan pemerintah.

Marzuki menegaskan keputusan yang diambil pemerintah sudah tepat. Dengan begitu, keputusan tersebut membuktikan bahwa pemerintah objektif dan tidak menunjukkan adanya campur tangan kekuasaan Istana dibaliknya.

“Alhamdulillah, pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat, untuk membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang ada dibalik ini,” kata Marzuki Alie, Jumat (2/4/2021).

Eks Ketua DPR RI ini kembali menegaskan keputusan pemerintah merupakan keputusan terbaik bagi semua kalangan.

“Inilah keputusan terbaik bagi semuanya,” tandasnya.

Recent Posts

50 Mahasiswa PTIQ Gelar KKM Internasional di Malaysia, Ini Programnya

MONITOR, Jakarta - Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas PTIQ Jakarta menggelar program Kuliah…

36 menit yang lalu

DPD Kosgoro Nilai Tindakan Pemkot Bogor Terlalu Berlebihan pada GMNI

MONITOR, Jakarta - Dalam menyikapi unjuk rasa mahasiswa yang berujung vandalisme, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan…

1 jam yang lalu

PKS Dukung Presiden Reshufle Menteri dan Wakil Menteri Bermasalah

MONITOR, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, minta Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja…

3 jam yang lalu

Pamong Budaya Kemenag Diajak Manfaatkan Dana Indonesiana 2025

MONITOR, Jakarta - Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Feri Arlius, mengajak pamong budaya…

3 jam yang lalu

JPPI Nilai MBG Masih Bebani dan Gerogoti Anggaran Pendidikan

MONITOR, Jakarta - Dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp.…

4 jam yang lalu

Sudah Ada KMP, DPR Sebut Polri Tak Perlu Lagi Dilibatkan di Penyaluran Beras SPHP

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Pemerintah memanfaatkan…

4 jam yang lalu