MEGAPOLITAN

Pemkot Depok Minta Masyarakat Patuhi Larangan Mudik Lebaran

MONITOR, Depok – Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono meminta masyarakat untuk mematuhi imbauan pemerintah pusat terkait larangan mudik di tahun ini. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan larangan mudik berlaku mulai 6 sampai 17 Mei 2021.

“Imbauan dari pemerintah harus dipatuhi demi menjaga keamanan dan kesahatan kita semua,” kata Imam di Aula Serbaguna, Balai Kota Depok, Minggu (28/03/21).

Menurutnya, larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merupakan keputusan yang tepat. Sebab, imbuhnya, kegiatan mudik berisiko memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19.

“Jangan sampai nanti kita mudik malah klaster Covid-19 tumbuh lagi yang baru,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan menindaklanjuti keputusan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota yang mengatur tentang larangan mudik tahun ini. Termasuk, memberikan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Itu kan peraturan dari pusat tinggal diteruskan saja, himbauan Pak Wali Kota kan sudah kepada kita, ASN jangan sampai pulang mudik,” tandasnya.

Recent Posts

Kemenag Gelontorkan Rp34,3 Miliar Anggaran PPG bagi 42.878 Guru di Sekolah

MONITOR, Jakarta - Ditjen Pendidikan Islam menjakin kerja sama dengan 46 Lembaga Pendidik dan Tenaga…

31 menit yang lalu

HIMAPOL UIN Jakarta Peduli Kemanusiaan, Gelar Kampanye Politik di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) UIN Jakarta menggelar kampanye damai dengan long march…

7 jam yang lalu

Program KKRI, Wakil Panglima TNI Tekankan Pentingnya Nasionalisme Generasi Muda

MONITOR, Jakarta - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. meninjau langsung pelaksanaan program…

12 jam yang lalu

Forjukafi Ramaikan Zakat Wakaf Funwalk di CFD

MONITOR, Jakarta - Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) turut memeriahkan acara Zakat Wakaf…

14 jam yang lalu

Capai Rp220 Triliun, Kampanye Zakat dan Wakaf Perlu Dimaksimalkan

MONITOR, Jakarta - Potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp220 triliun per tahun, jauh di atas…

16 jam yang lalu

DPR Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jangan Ditutup-tutupi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk…

18 jam yang lalu