PARLEMEN

Impor Beras Diklaim Jaga Stok Pangan, DPR: Ini Masuk Akal

MONITOR, Jakarta – Wacana impor beras sebanyak 1 juta ton menjadi polemik ditengah masyarakat. meskipun Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, menyatakan kebijakan tersebut untuk menjaga stok pangan jelang hari besar keagamaan di dalam negeri.

Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai sikap Pemerintah sejauh ini masuk akal dan benar, sebab dalam UU pangan maupun UU cipta kerja tentang impor pangan masih diperbolehkan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional.

“Jadi, impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar dan ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi devisit pasokan di masyarakat,” kata Firman dalam keterangan persnya.

Menurutnya, ketersediaan pangan ini menjadi hal penting, karena penduduk Indonesia  jumlahnya 270 juta lebih dan harus ada jaminan pangan dan tidak boleh diabaikan.

Untuk itu, Legislator dari Fraksi Golkar ini menekankan langkah pemerintah ini penting, karena data stok pangan yang disampaikan Bulog bahwa serapan sampai dengan bulan April adalah masih dalam bentuk harapan panen akan datang dan ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak.

Terlebih lagi, berdasarkan resume dipaparkan dalam penjelasan rapat dengan Bulog bersama Baleg bahwa stok mereka saat ini sebanyak 883.585 ton  terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beras Kom 23.708 ton merupakan kebutuhan penjualan KPSH bulog.

Recent Posts

Kementerian UMKM Kembangkan Ekosistem Digital bagi UMKM Sumbar Pascabencana

MONITOR, Padang - Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat tidak hanya menyebabkan…

3 jam yang lalu

Menaker: Pemagangan Nasional Perkecil Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan Industri

Yogyakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Program Pemagangan Nasional merupakan program prioritas Presiden…

3 jam yang lalu

Wamen UMKM: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Cetak Wirausaha Baru

MONITOR, Semarang - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong kolaborasi…

3 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sepakati BPIH 2027, Biaya yang Ditanggung Jemaah Turun Rp3,4 Juta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengumumkan hasil pembahasan Panitia Kerja…

3 jam yang lalu

Kementerian UMKM Buka Akses Startup Indonesia ke Investasi Global

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka akses yang lebih luas…

15 jam yang lalu

Kementan dan GPPU Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Perunggasan Nasional

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) memperkuat sinergi untuk…

2 hari yang lalu