BERITA

90 Ahli Waris Covid-19 di Depok Batal Terima Santunan Kematian

MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) memastikan 90 ahli waris dari korban meninggal karena Covid-19 tidak mendapat santunan.

Kepastian tersebut merujuk pada surat Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 yang dikeluarkan pada 18 Februari 2021.

Adapun isi dalam surat tersebut memastikan anggaran tahun 2021 tidak tersedia alokasi santunan kepada korban Covid-19.

“Jadi beberapa waktu lalu kami menerima surat dari Kemensos, santunan akibat positif Covid-19 dibatalkan. Sudah kami sosialisasikan juga kepada lurah dan camat,” kata Kepala Dinsos Kota Depok, Usman Haliyana, Kamis (25/02).

Usman menjelaskan, pembatalan santunan bukan hanya di Kota Depok namun secara nasional. Pihaknya sendiri telah menerima pengajuan santunan kurang lebih 90 berkas.

Bahkan, menurut Usman, beberapa hari sebelum pembatalan keluar, Dinsos Depok masih menerima berkas pengajuan dari warga masyarakat.

“Kami Dinsos Depok hanya mengikuti arahan pusat. Di awal pada Juli 2020, kami hanya menghimpun data. Lalu, penyerahan santunan akan dilakukan langsung oleh Kemensos,” jelas Usman.

Sebelumnya, keluarga dari korban pasien COVID-19 yang meninggal dunia berhak atas uang santunan sejumlah Rp 15 juta berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020.

Yaitu tentang Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19.

Untuk itu Usman berharap, akan ada solusi terbaik bagi semua pihak. Begitu pula dengan para ahli waris yang sudah mengajukan untuk memahami kondisi keuangan negara.

“Semoga Covid-19 segera selesai. Kami juga sudah mulai mensosialisasikan surat terbaru dari Kememsos tersebut kepada camat dan lurah,” pungkasnya

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

8 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

8 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

12 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

13 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

17 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

17 jam yang lalu