Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, (dok: Republika)
MONITOR, Jakarta – Dukungan terhadap wacana revisi UU ITE mengalir dari berbagai kalangan, termasuk ormas Islam terbesar Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan setuju wacana pemerintah bakal merevisi UU tersebut.
Mu’ti menilai selama ini UU ITE justru seringkali dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai alat politik untuk memuluskan kepentingan mereka, baik secara individu maupun kelompok.
“Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya.
Ia mengatakan pemerintah masih bisa mengajukan usulan presiden tersebut ke DPR RI sesuai mekanisme yang berlaku, sekalipun tahun ini tidak masuk dalam prolegnas.
“Walaupun tahun ini tidak ada dalam prolegnas, Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” tandas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
MONITOR, Jember - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat komitmennya membangun ekosistem…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat penyelenggaraan haji yang inklusif bagi penyandang…
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan bahwa pejabat fungsional di…
MONITOR, Tangerang Selatan - Bertambahnya jumlah guru besar di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif…
MONITOR, Bogor - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi meluncurkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)…
MONITOR, Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan…