POLITIK

Muhammadiyah: UU ITE Sering Dijadikan Alat Politik

MONITOR, Jakarta – Dukungan terhadap wacana revisi UU ITE mengalir dari berbagai kalangan, termasuk ormas Islam terbesar Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan setuju wacana pemerintah bakal merevisi UU tersebut.

Mu’ti menilai selama ini UU ITE justru seringkali dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai alat politik untuk memuluskan kepentingan mereka, baik secara individu maupun kelompok.

“Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya.

Ia mengatakan pemerintah masih bisa mengajukan usulan presiden tersebut ke DPR RI sesuai mekanisme yang berlaku, sekalipun tahun ini tidak masuk dalam prolegnas.

“Walaupun tahun ini tidak ada dalam prolegnas, Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” tandas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Usaha Mikro lewat Festival Pelindungan Usaha di Jember

MONITOR, Jember - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat komitmennya membangun ekosistem…

1 jam yang lalu

Kemenhaj Perkuat Haji Inklusif, Standar Layanan Disabilitas Dimatangkan untuk Haji 2027

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat penyelenggaraan haji yang inklusif bagi penyandang…

1 jam yang lalu

Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Hadirkan Dampak Nyata bagi Masyarakat

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan bahwa pejabat fungsional di…

1 jam yang lalu

Lagi, Dosen UIN Jakarta Suami-Istri Raih Jabatan Guru Besar

MONITOR, Tangerang Selatan - Bertambahnya jumlah guru besar di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif…

10 jam yang lalu

Kemenhaj Perkuat Tata Kelola ASN Berbasis Digital

MONITOR, Bogor - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi meluncurkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)…

15 jam yang lalu

Menaker: Data Sensus Ekonomi 2026 Perkuat Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan

MONITOR, Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan…

16 jam yang lalu