MONITOR, Jakarta – Dukungan terhadap wacana revisi UU ITE mengalir dari berbagai kalangan, termasuk ormas Islam terbesar Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan setuju wacana pemerintah bakal merevisi UU tersebut.
Mu’ti menilai selama ini UU ITE justru seringkali dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai alat politik untuk memuluskan kepentingan mereka, baik secara individu maupun kelompok.
“Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya.
Ia mengatakan pemerintah masih bisa mengajukan usulan presiden tersebut ke DPR RI sesuai mekanisme yang berlaku, sekalipun tahun ini tidak masuk dalam prolegnas.
“Walaupun tahun ini tidak ada dalam prolegnas, Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” tandas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
