Pakar kebijakan publik Agus Pambagio/ dok: Media Indonesia
MONITOR, Jakarta – Data penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia carut marut. Hal tersebut diakui pakar kebijakan publik Agus Pambagio.
Dalam talkshow Mata Najwa, Agus menceritakan awalnya data bansos yang digunakan adalah tahun 2015. Data tersebut sudah sempat rapi, akan tetapi di tahun ini kembali lagi ke data 2015.
Agus menyatakan, carut marutnya data bansos tersebut seolah sengaja dibiarkan sehingga menjadi celah bagi praktik korupsi pejabat.
“Saya tidak heran kalau data di Indonesia dibiarkan ngaco, karena dari situ korupsi jadi tidak ketahuan,” cetus Agus Pambagio.
Dalam kasus korupsi bansos Juliari Batubara, Agus menjelaskan ada dua jenis bansos, pertama dari Presiden dan kedua berasal dari Pemerintah Provinsi DKI.
“Kondisi paket yang pemprov rapi, yang presiden pake goodie bag yang sudah ditukar isinya,” terangnya.
“Yang presiden, ada yang melapor ke saya, ada yang minta fee kemensos 10%. Saya dapat (laporan) juga dari beberapa teman. Selain dipotong, ongkos menurunkan barang harus dibayarkan dulu oleh pak RT-nya,” terangnya.
MONITOR, Jakarta - Pakar sejarah dan politik Islam Asia Tenggara asal Malaysia, Prof. Farish A.…
MONITOR, Jakarta - Lembaga kajian demokrasi dan kebajikan publik Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai…
MONITOR, Jakarta - Ketua Gerakan Indonesia Optimis (GIO), Ngasiman Djoyonegoro menyatakan bahwa pemuda saat ini…
MONITOR, Jakarta - Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) gencar mensosialisasikan program beasiswa…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah 1,079 juta hektare kawasan konservasi…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen dan keseriusannya dalam mengambangkan pesantren ramah…