Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter/ dok: Asep Saepuddin
MONITOR, Jakarta – Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter, meminta Dinas Kesehatan (DKI) Jakarta agar tidak gegabah dalam memberikan vaksin Covid-19. Ia mengingatkan Dinkes DKI harus memberikan vaksin sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Saya ingatkan kepada Dinkes DKI Jakarta dalam memberikan vaksin harus sesuai dengan arahan dari pemerintah yang mana tenaga kesehatan menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi Covid-19,” ujar Jupiter kepada MONITOR.
Politisi muda Partai NasDem ini, mengaku mencium adanya dugaan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat yang tidak termasuk sebagai kategori prioritas.
Hal tersebut diketahui berdasarkan video instagram atas nama akun @helenalim899 yang menampilkan sejumlah orang yang tengah menunggu antrean untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk.
“Ini Dinkes DKI harus bisa menjelaskan nih. Masa ada pemberian vaksin kepada warga bukan prioritas di puskesmas?” tanyanya.
“Saya meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta dapat menjelaskan kebenaran dari video yang langsung menjadi viral itu,” tegasnya.
Diketahui, selain tenaga kesehatan ada lima kelompok lainnya yang akan menjadi penerima vaksinasi yakni tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga.
Selanjutnya, urutan ke-tiga adalah guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi.
Urutan ke empat ada aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif, menjadi proritas penerima vaksin Covid-19.
Sedangkan urutan kelima penerima vaksin adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan terakhir ke enam, penerima vaksin adalah masyarakat sipil dan pelaku perekonomian lainnya.
MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…
MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…
MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…
MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…