PARLEMEN

Fadli Zon: Kudeta Myanmar Bentuk Kemunduran Demokrasi di ASEAN

MONITOR, Jakarta – Kudeta militer Myanmar terhadap pemimpin Aung San Suu Kyi pada Senin, 1 Februari 2021 lalu menuai sorotan dari masyarakat dunia, tak terkecuali kawasan Asia Tenggara.

Dimana, sejumlah pemimpin sipil Myanmar seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, beserta sejumlah pejabat negara dan tokoh politik lainnya, telah ditangkapi dan ditahan oleh pihak militer.

Ketua BKSAP DPR Fadli Zon menilai, digulingkannya pemerintahan Suu Kyi merupakan kabar buruk bagi masa depan demokrasi di Myanmar. Bahkan, kata Fadli Zon, menunjukkan betapa mundurnya iklim demokrasi negara ASEAN.

“Saya menilai kudeta di Negeri Pagoda Emas itu sebagai kemunduran demokrasi. BKSAP DPR RI sangat prihatin terhadap peristiwa tersebut,” tutur Fadli Zon dalam keterangannya.

Bahkan menurut Fadli Zon, kejadian tersebut bisa berpotensi mempengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN.

“Saya berharap pihak-pihak yang berseteru menggunakan penyelesaian hukum dan konstitusi, bukan pendekatan militer,” pungkas politikus Gerindra ini.

Recent Posts

Kemendag Buka Pendaftaran GDI 2026 di IFEX, Dorong Desain Furnitur Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perdagangan membuka gerai (booth) Indonesia Design Development  Center (IDDC) 2026 di…

2 jam yang lalu

Wamenag Apresiasi Pesantren Kilat Vokasi untuk Pramuka se-Jabodetabek

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i mengapresiasi pesantren Kilat Ramadan, bagi Pramuka…

4 jam yang lalu

Kampus Desa Mendunia, UIN Saizu Kini Miliki Mahasiswa dari 28 Negara

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar “Ramadan Bersama Gen Z Lintas Negara”. Acara ini berlangsung…

8 jam yang lalu

Sengketa Sawit, Indonesia Minta Izin WTO Bekukan Kewajiban ke Uni Eropa

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengajukan permintaan penangguhan konsesi atau  kewajiban lainnya yang ditujukan…

13 jam yang lalu

DPR: Kesepakatan Dagang Indonasia-Amerika Harus Beri Manfaat Seimbang

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai rencana kesepakatan persetujuan…

16 jam yang lalu

Kemenhaj Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji, Libatkan UMKM

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi…

18 jam yang lalu