MONITOR, Jakarta – Kudeta militer Myanmar terhadap pemimpin Aung San Suu Kyi pada Senin, 1 Februari 2021 lalu menuai sorotan dari masyarakat dunia, tak terkecuali kawasan Asia Tenggara.
Dimana, sejumlah pemimpin sipil Myanmar seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, beserta sejumlah pejabat negara dan tokoh politik lainnya, telah ditangkapi dan ditahan oleh pihak militer.
Ketua BKSAP DPR Fadli Zon menilai, digulingkannya pemerintahan Suu Kyi merupakan kabar buruk bagi masa depan demokrasi di Myanmar. Bahkan, kata Fadli Zon, menunjukkan betapa mundurnya iklim demokrasi negara ASEAN.
“Saya menilai kudeta di Negeri Pagoda Emas itu sebagai kemunduran demokrasi. BKSAP DPR RI sangat prihatin terhadap peristiwa tersebut,” tutur Fadli Zon dalam keterangannya.
Bahkan menurut Fadli Zon, kejadian tersebut bisa berpotensi mempengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN.
“Saya berharap pihak-pihak yang berseteru menggunakan penyelesaian hukum dan konstitusi, bukan pendekatan militer,” pungkas politikus Gerindra ini.
