MONITOR, Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali diterpa masalah. Kali ini, ia didesak sejumlah kalangan untuk mengusut temuan kasus KPK mengenai 16,7 juta penerima bantuan sosial yang dinilai fiktif.
Misalnya Mardani Ali Sera. Politikus PKS ini meminta Risma untuk fokus membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ketimbang repot membuatkan KTP bagi para tunawisma.
“Bu Mensos Risma, daripada repot buatin KTP bagi para gelandangan di DKI, Bu Risma seharusnya fokus pada tugas utama sebagai Mensos, memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial,” kata Mardani Ali Sera, Rabu (20/1/2021).
Menurutnya, tidak cukup dengan hanya mengubah skema ke dalam bentuk tunai. Akan tetapi, kata Mardani, perlu mengintegrasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga bansos daerah/desa.
“Jadikan reintegritas dan soliditas data sebagai momentum bagi penyatuan skema bansos ke skema tunggal (terkonsolidasi),” imbuh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini.
