POLITIK

Bencana Saat Ini Harus Jadi Momentum Penerapan Manajemen Hutan

MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa berbagai bencana alam yang kembali terjadi mengingatkan kepada kita semua untuk selalu peduli terhadap isu-isu lingkungan.

“Jadikan musibah kali ini sebagai momentum utk mempertegas penerapan manajemen hutan hingga manajemen bencana,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Sebagai bangsa besar, menurut Mardani, kita seharusnya sudah memahami akan karakteristik cuaca di masa akhir maupun awal tahun.

“Berbagai langkah proaktif harus diambil termasuk mitigasi bencana untuk meminimalkan dampaknya. Diiringi dengan menjaga relasi harmonis dengan alam karena diyakini mampu mengurangi risiko,” ujarnya.

Mardani mengatakan, masalah deforestasi menjadi momok kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, Mardani menyebutkan, berdasarkan laporan Forest Watch Indonesia dari 2000-2017, Indonesia telah kehilangan 23 juta hektar hutan alam.

“Pemerintah perlu melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir terhadap semua aspek kehutanan. Program reboisasi selama ini harus dievaluasi,” kata Anggota DPR RI itu.

Saat ini, lanjut Mardani, konsep manajemen hutan telah berkembang sangat kompleks. Karena luas dan potensi hutan semakin menurun, sedangkan kebutuhan sumber daya hutan semakin meningkat.

“Belum lagi jika ada permasalahan di tengah masyarakat seperti pengakuan hak-hak adat dan pembagian distribusi manfaat hutan yang semakin merebak,” ungkapnya.

Dengan kondisi seperti itu, Mardani menyampaikan, keutuhan fungsi ekosistem dan keberlanjutan ekosistem harus jadi prioritas. Selain itu, dampak pembangunan terhadap lingkungan perlu menerapkan sistem analisis mengenai dampak Iingkungan.

“Tujuannya agar dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dapat dikembangkan,” ujarnya.

Di samping mengoptimalkan manajemen hutan, Mardani menilai, pemerintah juga perlu menggalakkan manajemen bencana. Hal tersebur diperlukan agar mampu mengurangi segala risiko ketika bencana itu hadir lagi.

“Manajemen bencana merupakan suatu proses yang dimulai dari observasi dan analisis bencana serta pencegahan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, banyak hal positif yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Misalnya saja, Mardani mencontohkan, seperti meminimalkan korban serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Kemudian membantu menghilangkan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Sampai mengembalikan fungsi fasilitas umum yang ada seperti komunikasi, transportasi, air minum dan listrik.  

“Sebagai bangsa yang besar kita perlu memikirkan semua kemungkinan yang dapat terjadi, mulai dari A sampai Z. Perlu diingat bahwa mencegah akan jauh lebih mudah ketimbang menindak,” ungkapnya.

Recent Posts

YPSSI Berikan Santunan Rp20.000.000 Kepada Mitra Pengemudi Maxim di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Seorang mitra pengemudi Maxim berinisial S di Jakarta menerima santunan dari Yayasan…

7 jam yang lalu

Puan Tegaskan Tak Boleh Ada Toleransi Sedikitpun untuk Kekerasan Seksual di Kampus

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi praktik…

10 jam yang lalu

Tarif Listrik Melonjak Pasca Kebijakan Potongan, DPR Pertanyakan Transparansi Subsidi

MONITOR, Jakarta - Belakangan ramai keluhan dari masyarakat yang mengaku tagihan listrik bulan ini melonjak…

12 jam yang lalu

Di Forum Parlemen Dunia, Wakil Ketua BKSAP Dorong Optimalisasi Peran Perempuan pada Proses Perdamaian

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana…

14 jam yang lalu

Timnas RI U-17 Lolos ke Piala Dunia, Puan: Garuda Muda Harapan dan Kebanggaan Seluruh Rakyat Indonesia

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Timnas Sepak Bola…

14 jam yang lalu

Diapresiasi, Dukungan DPR untuk Isu Krisis Kemanusiaan Myanmar di Forum Global

MONITOR, Jakarta - Inisiasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terkait isu krisis…

14 jam yang lalu