DPR: Pemerintah Harus Atasi Disinformasi Soal Vaksin Covid-19

MONITOR, Jakarta – Program vaksinasi massal akan digelar pada pekan depan bulan Januari 2021. Kendati demikian, persoalan disinformasi mengenai vaksin Covid-19 yang beredar ditengah masyarakat perlu diperhatikan.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai hal tersebut akan berkaitan dengan efektivitas penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan.

“Sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penanganan Covid. Alhasil, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks. Termasuk soal rencana vaksinasi Covid, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya. Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan,” kata Sukamta, Kamis (7/1/2021).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal ini semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.

“Pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM. Namun demikian hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina dan bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah. Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen,” ujar Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan penanganan pandemi yang simpang siur juga memperkuat upaya sosialiasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.

“Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, saya lihat ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penangangan covid. Maksimalkan kemnkominfo untuk berkomunikasi dengan rakyat. Pemerintah perlu segera ajak koordinasi semua kanal informasi baik media eletronik, media cetak, media online. Tambah frekuensi komunikasi, perbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi. Gunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi,” imbuhnya.