Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik (net)
MONITOR, Jakarta – Ormas Front Pembela Islam (FPI) resmi dilarang melakukan kegiatan apapun di negeri ini. Pelarangan ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD, dan dikuatkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri/ kepala lembaga.
Terkait pelarangan FPI ini, Wakil Sekjen DPP Demokrat Rachland Nashidik menilai upaya pemerintah sangat membahayakan hak konstitusional warganya.
“Cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak konstitusional semua warga negara,” ujar Rachland.
Bagi Rachland, pembubaran ormas FPI ini secara tidak langsung menunjukkan kewenangan pemerintahan Jokowi mengambil kewenangan hakim.
“Pemerintahan Jokowi mengambil ke tangannya sendiri kewenangan hakim untuk mengadili dan memutuskan,” terangnya.
Ia menambahkan, dari kasus FPI ini, kedepan pemerintah akan lebih leluasa membubarkan organisasi kemasyarakatan lainnya yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah.
“Setelah FPI, organisasi apapun kini bisa dibubarkan dan dilarang bila tak sesuai selera penguasa,” tandasnya.
MONITOR, Jember - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat komitmennya membangun ekosistem…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat penyelenggaraan haji yang inklusif bagi penyandang…
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan bahwa pejabat fungsional di…
MONITOR, Tangerang Selatan - Bertambahnya jumlah guru besar di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif…
MONITOR, Bogor - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi meluncurkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)…
MONITOR, Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan…