Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik (net)
MONITOR, Jakarta – Ormas Front Pembela Islam (FPI) resmi dilarang melakukan kegiatan apapun di negeri ini. Pelarangan ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD, dan dikuatkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri/ kepala lembaga.
Terkait pelarangan FPI ini, Wakil Sekjen DPP Demokrat Rachland Nashidik menilai upaya pemerintah sangat membahayakan hak konstitusional warganya.
“Cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak konstitusional semua warga negara,” ujar Rachland.
Bagi Rachland, pembubaran ormas FPI ini secara tidak langsung menunjukkan kewenangan pemerintahan Jokowi mengambil kewenangan hakim.
“Pemerintahan Jokowi mengambil ke tangannya sendiri kewenangan hakim untuk mengadili dan memutuskan,” terangnya.
Ia menambahkan, dari kasus FPI ini, kedepan pemerintah akan lebih leluasa membubarkan organisasi kemasyarakatan lainnya yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah.
“Setelah FPI, organisasi apapun kini bisa dibubarkan dan dilarang bila tak sesuai selera penguasa,” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan 23 alat tangkap ilegal di Kantor…
MONITOR, Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya tertuang…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan memberikan apresiasi atas kinerja Menteri Nadiem…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih penghargaan bergengsi Indonesia's Biggest Companies untuk…
MONITOR, Jakarta - Sebagai bentuk kepedulian serta wujud nyata program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk…