POLITIK

Kunker ke NTB, Komisi III DPR Soroti Kasus Narkoba Hingga Pilkada

MONITOR, Jakarta – Masa reses kali ini, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunker ini adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja mitra kerja di lapangan.

Dalam kunkernya, Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi, mengungkapkan bahwa komisi di Bidang Hukum itu melakukan pertemuan dengan Kapolda NTB, Kajati NTB, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) NTB, Kepala BNP NTB dan Kakanwil Kemenkumham.

“Ini semua sebagai bahan evaluasi untuk melihat apa saja kendala yang mereka hadapi di lapangan,” ungkapnya dalam keterangan kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mengatakan, Komisi III mengakui bahwa kinerja mitranya di NTB cukup bagus. Karenanya, Komisi III DPR memberikan apresiasi juga untuk mereka.

“Misalkan saja Polda yang berhasil membongkar rumah produksi sabu-sabu, dan juga berhasil mengagalkan penyelundupan lobster. Kita juga mengapresiasi atas kinerja BNP NTB yang beberapa waktu lalu menggagalkan penyelundupan sabu sebesar 1 kg dari Riau melalui bandara. Kemudian juga berhasil membongkar pengiriman paket berisi 2 kg ganja asal Medan, saya kira kerja ini perlu terus ditingkatkan,” kata Aboe.

Selain itu, menurut Aboe, Komisi III DPR juga mengevaluasi pengamanan selama Pilkada Serentak 2020 kemarin, apakah ada persoalan-persoalan yang mengganggu keamanan.

“Kita evaluasi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pilkada, apakah ada yang sampai naik ke tingkat penyelidikan atau tidak. Tentunya kita lakukan evaluasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pilkada kemarin,” Sekjen PKS itu.

Bukan itu saja, lanjut Aboe, Komisi III DPR RI juga mengevaluasi dan memberikan dukungan atas upaya Kejari NTB dan Pengadilan Tinggi NTB yang berupaya memenuhi zona integritas melalui WBK. Hal ini, menurut Aboe, adalah semangat yang baik dan patut mendapatkan apresiasi karena berupaya memberikan perbaikan layanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, yang paling kita senang ternyata sinergi antara mitra Komisi III dengan pemda sangat bagus. Tentunya kita mengapresiasi berbagai dukungan yang sudah diberikan oleh Gubernur NTB kepada para mitra Komisi III, karena ini wujud partisipasi daerah dalam pembangunan nasional,” ungkapnya.

Recent Posts

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

3 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

3 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

13 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

13 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

14 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

1 hari yang lalu