POLITIK

KAMI Sebut Pemerintah Bersikap Gaib Terhadap Benny Wenda

MONITOR, Jakarta – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyebut bahwa pemerintah telah bersikap gaib terhadap deklarasi kemerdekaan Papua yang dilakukan oleh Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) Benny Wenda.

“Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda dengan menyatakan bahwa Papua Barat bukan bagian dari Indonesia adalah makar yang nyata dan serius yang merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap salah satu Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Presidium KAMI lainnya, yakni Din Syamsuddin, menyesalkan sikap pemerintah, baik itu Kapolri Jenderal Pol Idham Azis maupun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Presiden Jokowi selaku Kepala Negara dan Panglima TNI Tertinggi yang diam atau gaib dan membiarkan rongrongan terhadap kedaulatan negara tersebut.

“Kegaiban negara dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi karena Pembukaan UUD 1945 menegaskan salah satu misi pemerintah/negara adalah melindungi seluruh rakyat dan segenap tanah tumpah darah Indonesia,” ujarnya.

Pada sisi lain, Din menilai, kegaiban Negara/Pemerintah terhadap perongrong kedaulatan negara berbeda secara diametris dengan sikapnya yang menindak secara represif masyarakat yang kritis terhadap RUU HIP, UU Cipta Kerja dan kelompok-kelompok kritis lain yang justru ingin menegakkan kedaulatan negara.

Recent Posts

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Peserta Diminta Pantau Skillhub

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN)…

2 jam yang lalu

Takziah ke Keluarga Petugas Haji di Malang, Wamenhaj Apresiasi Dedikasi Cak Imin Tetap Bertugas di Tanah Suci

MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…

19 jam yang lalu

Komisi Kesehatan DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…

19 jam yang lalu

Banyak Kasus Badal Haji Fiktif, DPR Dorong Digitalisasi Layanan dan Perketat Pengawasan Petugas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…

19 jam yang lalu

Komisi IX DPR Ingatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tak Terganggu Buntut Defisit BPJS Kesehatan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti kondisi keuangan BPJS…

19 jam yang lalu

Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Bagi Warga Terdampak

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah mengantisipasi meluasnya kebakaran…

19 jam yang lalu