MONITOR, Jakarta – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyebut bahwa pemerintah telah bersikap gaib terhadap deklarasi kemerdekaan Papua yang dilakukan oleh Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) Benny Wenda.
“Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda dengan menyatakan bahwa Papua Barat bukan bagian dari Indonesia adalah makar yang nyata dan serius yang merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap salah satu Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Presidium KAMI lainnya, yakni Din Syamsuddin, menyesalkan sikap pemerintah, baik itu Kapolri Jenderal Pol Idham Azis maupun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Presiden Jokowi selaku Kepala Negara dan Panglima TNI Tertinggi yang diam atau gaib dan membiarkan rongrongan terhadap kedaulatan negara tersebut.
“Kegaiban negara dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi karena Pembukaan UUD 1945 menegaskan salah satu misi pemerintah/negara adalah melindungi seluruh rakyat dan segenap tanah tumpah darah Indonesia,” ujarnya.
Pada sisi lain, Din menilai, kegaiban Negara/Pemerintah terhadap perongrong kedaulatan negara berbeda secara diametris dengan sikapnya yang menindak secara represif masyarakat yang kritis terhadap RUU HIP, UU Cipta Kerja dan kelompok-kelompok kritis lain yang justru ingin menegakkan kedaulatan negara.
