HUKUM

Pemerintahan Papua Barat Benny Wenda Tak Miliki Dasar Hukum

MONITOR, Jakarta – Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengungkapkan bahwa tidak ada dasar hukum internasional yang bisa dijadikan landasan Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat.

Hal itu disampaikan oleh Hikmahanto saat menanggapi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) pada Selasa (1/12/2020).

Hikmahanto menilai, kelompok-kelompok pro Kemerdekaan Papua seperti ULMWP tersebut memang selalu memanfaatkan momen 1 Desember yang selalu diklaim sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat itu untuk mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sendiri.

“Di dalam hukum internasional, deklarasi ini tidak ada dasarnya. Dan karenanya, tidak diakui oleh negara lain,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu mengatakan bahwa sejauh ini, belum ada negara khususnya di kawasan Pasifik menunjukkan dukungannya terhadap deklarasi tersebut. 

Hikmahanto juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur, karena akan mengganggu hubungan antar negara.

Hikmahanto menyarankan agar Pemerintah Indonesia mengabaikan saja berbagai manuver tersebut.

“Bahkan bila perlu Polri melakukan penegakan hukum mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya ULMWP telah mendeklarasikan Kemerdekaan Papua Barat dan menunjuk ketuanya yakni Benny Wenda sebagai Presiden Sementara Republik Papua Barat.

Dengan deklarasi itu, Benny Wenda dan ULMWP pun menyatakan bahwa Papua Barat tidak akan tunduk lagi pada Pemerintahan Indonesia dan meminta seluruh strukturalnya meninggalkan Papua Barat.

Recent Posts

Seleksi Administrasi Beasiswa Zakat Indonesia Resmi diumumkan, Cek di Akunmu ya!

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sejumlah Lembaga…

28 menit yang lalu

Asesmen Lapangan Akreditasi Prodi Magister PAI, UID Komitmen Jaga Mutu dan Kualitas Perguruan Tinggi

MONITOR, Depok - Universitas Islam Depok (UID) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga mutu dan kualitas…

1 jam yang lalu

Soal Kerja Sama AS, Puan Ingatkan Pemerintah Lindungi Data Pribadi WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons pernyataan Gedung Putih terkait kerja sama…

3 jam yang lalu

Atasi Kemacetan, Pemkot Tangsel Bakal Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Rawa Buntu

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai memetakan…

3 jam yang lalu

Dharma Wanita Kemenperin Resmikan Taman Asuh Anak ‘Gempita’

MONITOR, Jakarta - Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2025, Kementerian Perindustrian bersama Dharma Wanita…

4 jam yang lalu

Peringati Hari Anak Nasional, Dirut Jasa Marga Sampaikan Komitmen dan Dedikasi bagi Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2025, Direktur Utama…

5 jam yang lalu