PKS Terima Pengesahan Pengurus Baru dari Kemenkumham

MONITOR, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menerima pengesahan kepengurusan baru periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aboe Bakar Alhabsyi dari Kemenkumham pada Rabu (18/11/2020).

“Hari ini (Rabu, 18/11/2020) kami mengambil pengesahan dokumen dari Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Kemenkumham. Hal ini terkait hasil Musyawarah Majelis Syuro tanggal 2-5 Oktober 2020 yang melakukan perubahan Pengurus dan AD-ART,” ungkap Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (18/11/2020) malam.

Sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol), pria yang akrab disapa Habib itu mengakui bahwa memang ada kewajiban untuk mengajukan pengesahan perubahan pengurus dan pengesahan perubahan AD-ART.

“Oleh karenanya, kami kemudian melanjutkan mengajukan perubahan pengurus dari Presiden Shohibul Iman ke Presiden Ahmad Syaikhu, beserta jajaran kepengurusan lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, pihaknya juga melakukan perubahan AD-ART sesuai hasil rapat Majelis Syuro PKS di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Kemudian kami pun berkonsultasi dengan jajaran Dirjen AHU mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan, dan setelah berproses beberapa hari, alhamdulillah hari ini semua telah diselesaikan,” kata Habib.

Menurut Habib, pihaknya pun menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Ditjen AHU Kemenkumham beserta jajarannya, karena pelayanan yang diberikan sangat profesional.

“Kami sangat terbantu dalam melakukan pemenuhan persyaratan administrasi maupun melakukan perbaikan berkas. Sehingga kami bisa menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada dengan baik dan benar,” ungkapnya.

Habib menambahkan, PKS merupakan parpol yang selama ini selalu mentaati seluruh aturan yang ada. Menurut Habib, PKS memiliki semangat untuk menjadi partai dengan pengelolaan yang baik atau good party governance.

“Pemenuhan administratif berupa pengesahan perubahan pengurus dan AD-ART adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan good party governance tersebut,” ujarnya.