BUMN

Negara Diharap Pertimbangkan Remutualisasi dalam Kasus AJB Bumiputera 1912

MONITOR, Jakarta – Sengkarut perasuransian yang menimpa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat.

Ketua Komite Tetap Pembiayaan Infrastruktur Kadin, Diding S. Anwar, menilai kondisi ini akan membuat jutaan masyarakat Indonesia sebagai pemilik polis penuh ketidak pastian. Bahkan, ia meyakini mereka menanti gerakan cepat upaya pemulihan dan penyelamatan.

“Harapan rakyat banyak berkaitan kesejahteraan demi generasi penerus menyongsong masa depannya cerah sesuai rencana dan upayanya,” kata Diding, dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Terkait sengkarut masalah ini, Diding menyarankan sudah saatnya Negara hadir dengan melakukan remutualisasi atau restorasi mutual dengan kolaborasi pentahelix.

“Dengan penuh harap, semoga key stakeholder mempertimbangkan remutualisasi, kawal dan jaga sejarah, agar tidak sangat mudah punah,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, historis AJBB 1912 dan NKRI merupakan perjalanan panjang yang sangat saling terkait, sulit dipisahkan. Sementara, ia menilai keberadaan payung hukum yang sudah ada saat ini harus disikapi sebagai modal restorasi mutual secara simultan oleh seluruh stakeholder secara komprehensif.

“Saat ini, sudah sangat cukup memadai payung hukum yang ada (UU No 40 / 2014 jo PP 87 / 2019). Hindari upaya-upaya ke arah kekosongan payung hukum,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemenperin Bidik Opini WTP ke-18 dan Perkuat Akuntabilitas Keuangan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel…

9 menit yang lalu

Pemerintah Siapkan 2.280 Ton Beras Haji Nusantara untuk Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi memperkenalkan…

1 jam yang lalu

Kemenag: Pers adalah Mitra Penting Rawat Kerukunan Umat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan insan pers…

3 jam yang lalu

Politisi PDIP: DPR dan Pemerintah Tidak Boleh Anti-Kritik Pers

MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari menjadi momentum bagi…

11 jam yang lalu

Puncak HPN 2026 di Banten, Pemerintah Komitmen Perkuat Ekosistem Pers

MONITOR, Jakarta - Selamat Hari Pers Nasional 2026! Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026…

13 jam yang lalu

Percepat Pemulihan Sumbar, Kementerian UMKM Salurkan Bantuan Produksi

MONITOR, Sumatera Barat - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Klinik UMKM Minang…

14 jam yang lalu