Dinilai Diskriminasi Kasus Rizieq, Mahfud MD: Kita Mau Bantu, Tapi Ditolak

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD/ dok: net

MONITOR, Jakarta – Rencana kepulangan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab membuat kondisi politik Tanah Air memanas. Rizieq, disebutkan oleh pihak pemerintah kerajaan Arab Saudi, termasuk kalangan daftar warga negara yang dideportasi dari negara Arab.

Sementara itu, sejumlah kalangan menyayangkan pemerintah tidak responsif memberikan bantuan kepada Habib Rizieq atas kepulangannya. Berbeda dengan Reynhard Sinaga, predator seks asal Indonesia yang terjerat kasus asusila di Amerika mendapatkan bantuan pendampingan hukum dari pemerintah.

Kondisi ini tak luput dari pantauan dan kritik Politikus Gerindra, Fadli Zon. Ketua BKSAP DPR ini lantas membandingkan sikap pemerintah dalam menangani kasus antara Habib Rizieq dan Reynhard Sinaga.

Menanggapi kritikan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD menyangkal bahwa pemerintah tidak memberikan bantuan apapun terhadap Rizieq.

Mahfud menjelaskan, di awal kasus mencuat, pemerintah sudah berupaya menawarkan bantuan kepada yang bersangkutan. Sayangnya, tawaran pemerintah ditolak mentah-mentah oleh Habib Rizieq.

“Pak Fadli Zon, awal-awal saya jadi Menkopolhukam saya sudah mencoba menghubungi teman-teman yang dekat dengan Rizieq. Maksud saya akan membantu jika diperlukan,” kata Mahfud MD mengklarifiksi, Sabtu (7/11).

“Tapi saya dikirimi video sumpah bahwa dia tak mau bantuan pemerintah. Coba lihat ini. Bagaimana kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah terus?” tanya Mahfud MD melontarkan pertanyaan kembali.