Kehadiran Habib Rizieq di Tanah Air Bisa Pengaruhi Dinamika Politik

MONITOR, Jakarta – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) dikabarkan akan pulang ke tanah air pada 10 November nanti. HRS dikabarkan telah mengantongi tiket pulang ke Indonesia bersama keluarganya dan akan ‘landing’ di Bandara Internasional, Soekarno-Hatta Cengkareng, sekira pukul 09.00 WIB.

Isu kepulangan HRS sudah ramai dalam beberapa pekan ini. Bahkan, para pendukung HRS mengaku siap menjemput langsung Habib yang memprakarsai gerakan aksi ‘411’ dan ‘212’ itu di Bandara Soetta. Lalu seperti apa kiprah dan langkah HRS nantinya setelah pulang ke Indonesia?

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab meyakini, keberadaan HRS di tanah air akan memengaruhi situasi politik tanah air. Selain dianggap ulama, HRS juga bisa dianggap inisiator kebangkitan islam versi kelompok 212.

“Dia (HRS) berangkat ke sana (Arab Saudi) juga karena peristiwa politik saat itu. HRS dan kelompoknya itu secara politik berseberangan dengan rezim Jokowi. Soal ada kasusnya itu kan soal lain, itu kewenangan yang dimiliki penegak hukum,” ujarnya, Kamis (5/11/2020).

Yang jelas, lanjut Fadhli, sejak HRS berada di Tanah Arab, isu kepulangan yang bersangkutan telah ‘hilir mudik’ di telinga masyarakat tanah air. Bahkan, isu kepulangan ini diduga terus ‘dikapitalisasi’ oleh pihak-pihak tertentu untuk merawat HRS sebagai imam besar, baik disampaikan secara langsung maupun melalui sepanduk-sepanduk.

Menurut Fadhli, hal ini lah yang mengindikasikan bahwa ‘gelagat’ keberadaan HRS di tanah air nantinya ditengarahi akan memengaruhi situasi politik dalam negeri. Menurut dia, hal ini masih ditambah dengan seruan dan maklumat HRS selama berada di Arab yang menyemangati setiap aksi-aksi kelompok islam yang tergabung dalam fatwa pengawal ulama.

“Ada pro kontra soal posisi HRS yang oleh pendukung dianggap Imam Besar umat Islam Indonesia, tapi ada juga yang ‘satire’ Indonesia hanya dikenal Imam besar Masjid Istiqlal’. Dari situ saja ada perbedaan pengakuan,” ujar Alumnus UIN Jakarta ini.

Selain itu, Fadhli menilai, seruan HRS soal Revolusi akhlak ketika nantinya kembali ke tanah air juga menambah gelagat ini. Alih-alih, memperbaiki akhlak bangsa, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan ulama yang berbicara tentang perbaikan akhlak.

“Maka subtansi dari revolusi akhlak juga masih menambah list panjang situasi politik. Kita tahu peran ini (perbaikan akhlak) juga dilakukan para ulama kita, selama HRS di Arab. Jadi gejala politiknya sudah ada sejak HRS ribut-ribut mau pulang. Kalo soal siapa diuntungkan secara politik, ya kita tunggu saja. Yang jelas, pengaruhnya (situasi politik) sudah ada sebelum ‘Covid-19’ datang ke Indonesia,” pungkasnya.