MONITOR, Depok – Politisi Partai Gerindra Kota Depok, Turiman menyoroti perkembangan pendidikan di era kepemimpinan Walikota Mohammad Idris.
Dia menilai Idris tidak miliki keberanian dan tak mampu melobi Kemenag sehingga Depok tak pernah membangun sekolah madrasah.
Padahal, menurutnya selain penduduk Depok mayoritas muslim, jargon Depok kota religius juga selalu didengungkan.
Karena itu, Turiman yang juga sebagai anggota DPRD Depok Komisi D prihatin hingga saat ini Depok belum mampu membangun Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
Bahkan, sebut Turiman, tak hanya MAN, Pemkot Depok juga tak mampu membangun sekolah madrasah. sementara satu-satunya MTsN yang ada adalah peninggalan Kabupaten Bogor.
“Kalau dari kami Komisi D sudah mengusulkan. Tinggal bagaimana kita berani atau tidak menyediakan lahan. Sementara untuk anggaran sebenarnya ada di Kemenag. Kita hanya menyediakan lahan,” kata Turiman, Rabu (04/11).
Turiman mengatakan, memang miris, Kota Depok dengan tagline Unggul, Nyaman dan Religius ternyata belum memiliki sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Bahkan juga belum memiliki sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri. Saat ini cuma baru ada satu sekolah Madarsah Tsanawiyah (MTs) Negeri.
“Saat ini baru cuma ada satu MTs Negeri. Semestinya sebagai Depok Kota Relijius, minim-minimnya ada satu MAN, satu Mts Negeri dan satu MI negeri,” ujar Turiman.
Menurut Turiman, memang cukup rumit melaksanakan birokrasi terkait pembangunan sekolah madrasah karena menyangkut aturan yang digariskan Kemendagri sebagai induk Pemkot Depok dengan Kemenag.
“Permasalahannya cuma teknis saja, karena masalah peraturan kementerian masing-masing. Madrasah itu pembangunannya kewenangan Kemenag.”
“Saya yakin kalau bang Pradi (Supriatna) terpilih bisa mewujudkan itu. Bang Pradi punya keberanian dan kemampuan melobi,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menghadiri peringatan Hari Guru…
MONITOR, Jakarta - Di peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024, Wakil Ketua DPR RI Cucun…
MONITOR, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mempertanyakan dasar hukum kebijakan Pemerintah yang akan memulangkan…
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) RI mengawal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)…
MONITOR, Kalbar - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan pengawas ad hoc untuk cermat menanggapi surat KPU. Dia…