HUKUM

Yasonna Jengkel Banyak Penolak UU Cipta Kerja Ragukan Integritas MK

MONITOR, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyadari pengesahan UU Cipta Kerja banyak menuai penolakan. Untuk itu, ia menyarankan para penolak agar mengajukannya melalui jalur konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika tak terima (UU Cipta Kerja), salurannya ada di MK,” kata Yasonna Laoly, belum lama ini.

Yasonna pun merasa jengkel, ketika para penolak UU Cipta Kerja meragukan kapasitas dan integritas MK yang menguji judicial review UU tersebut. Menurutnya, hal tersebut sangat aneh.

“Namun pemrotes tak yakin dengan MK. Sikap yang menurut saya aneh karena tak ada yang mereka percaya kecuali dirinya sendiri. Kita itu monopoli kebenaran namanya,” tukas menteri dari PDI Perjuangan ini.

Ia pun menekankan, kehadiran UU Cipta Kerja ini sangat bermanfaat membuka peluang lapangan kerja baru serta meminimalisir angka pengangguran.

“Kita butuh lapangan kerja, kita butuh UMKM yang hidup,” terangnya.

Recent Posts

Aksi Taruna Akademi TNI Bersihkan Sekolah Pascabanjir Aceh Tamiang

MONITOR, Aceh Tamiang - Taruna Akademi TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Taruna (Satgastar) Latsitarda…

3 jam yang lalu

Kepala Barantin Bersama Mentan Tindak Tegas Pemasukan Beras Tanpa Dokumen Karantina

MONITOR, Karimun - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam kunjungan…

8 jam yang lalu

Menhaj Irfan Yusuf: Integritas ASN Fondasi Utama Layanan Haji

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menekankan pentingnya perubahan…

12 jam yang lalu

Tembus Rp270,9 Triliun, DKI Jakarta Kuasai Investasi Dalam Negeri

MONITOR, Jakarta - Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan perannya sebagai magnet utama investasi dalam negeri.…

14 jam yang lalu

Wujud Toleransi, 57 Siswa Kristen-Katolik Sekolah di MIN 3 Sumba Timur

MONITOR, Jakarta - Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Sumba Timur menjadi tempat belajar bersama bagi…

15 jam yang lalu

SETARA Institute: Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Ancam Supremasi Sipil dan Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI)…

17 jam yang lalu