Vaksin Sinovac (Foto: Istimewa)
MONITOR, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI didorong untuk membiayai vaksin Covid-19 agar dapat digunakan gratis oleh masyarakat, terutama oleh golongan ekonomi lemah.
Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar, mengungkapkan bahwa Kemenkes menjadi kementerian/lembaga negara yang sebaiknya menanggung pembiayaan vaksin. Alasannya, tingkat serapan anggaran di kementerian tersebut belum maksimal sehingga dana sisa dapat dialihkan ke biaya penyuntikan vaksin.
“Dan juga memang itu tupoksinya Kementerian Kesehatan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (23/10/2020).
Marwan mengatakan bahwa penyuntikan vaksin nantinya agar didorong bisa dilakukan secara lebih masif, khususnya ke kalangan warga masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah.
Marwan juga mengingatkan, sebelum vaksin disuntikkan kepada masyarakat juga agar terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan baku dari sisi pendekatan kesehatan, ilmiah dan sebagainya.
“Ini untuk memastikan supaya tidak adanya efek klinis maupun pengaruh kesehatan tubuh yang mengkhawatirkan setelah penyuntikan vaksin,” katanya.
Marwan juga mengingatkan masyarakat supaya disiplin mematuhi protokol kesehatan, terutama selalu memakai masker standar, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau penyanitasi tangan atau hand sanitizer.
“Juga sangat baik untuk mengkonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat dan berolahraga agar daya kekebalan, imunitas dan tingkat antibodi mampu berfungsi optimal,” ujarnya.
MONITOR, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut dengan penuh semangat dan apresiasi atas…
MONITOR, Ciputat - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi menandatangani perjanjian…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama kembali akan menyalurkan bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP…
MONITOR, Jakarta - Di tengah berbagai masalah yang tengah menghimpit kehidupan masyarakat, temuan beras premium…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi isu pengelolaan data pribadi…
MONITOR, Sumut - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan 21 kolaborator kementerian/lembaga…