Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat memberikan keterangan pers di Situ Pladen, Depok. Selasa (13/10/2020) Foto: Boy Rivalino/MONITOR
MONITOR, Depok – Pemerintah Jawa Barat, khususnya Kota Depok terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi virus corona atau Covid-19 yang tengah melanda.
Yang terbaru, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Provinsi Jabar mengatakan, imunisasi vaksin Covid-19 secara massal bagi warga Jabar akan dilakukan mulai November 2020 mendatang.
Menurut Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, vaksin Covid-19 yang akan diberikan untuk warga Jabar ada dua produk, yakni produk luar negeri yang dibeli langsung oleh pemerintah pusat dan yang diproduksi di dalam negeri.
“Yang dibeli langsung oleh pemerintah pusat, Insya Allah bulan depan datang. (Sedangkan) yang diproduksi dalam negeri yang Biofarma, itu baru akan Januari,” kata Emil dalam keterangan persnya di Situ Pladen, Beji, Kota Depok, Selasa (13/10).
Karena itu Emil mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, untuk wilayah pertama di Jawa Barat yang menerima vaksin secara massal adalah Kota Depok.
Namun demikian Emil mengatakan, nantinya tidak seluruh warga Depok bakal mendapatkan vaksin Covid-19 tersebut. Sebab menurutnya, vaksin dilakukan secara bertahap.
“Harus bertahap dulu dari kelompok yang paling riskan, tenaga kesehatan, TNI/Polri yang bertugas dan wartawan. Nanti masuk kelompok kedua dan seterusnya.”
“Kalau tidak ada halangan dan usulan saya disetujui, maka bulan November warga Depok sudah divaksin dengan vaksin yang dibeli langsung dari luar negeri,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i mengapresiasi pesantren Kilat Ramadan, bagi Pramuka…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar “Ramadan Bersama Gen Z Lintas Negara”. Acara ini berlangsung…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengajukan permintaan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya yang ditujukan…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai rencana kesepakatan persetujuan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama…