Menko Polhukam RI Mahfud MD tiba di Istana Negara (dok: JPNN)
MONITOR, Jakarta – Politikus senior Fahri Hamzah tampak kesal atas sikap pemerintah hendak memberikan sanksi tegas bagi penolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang dinilai tidak paham isi dari UU tersebut. Bahkan, pemerintah akan menangkap orang-orang yang sengaja memposting berita yang dianggap tidak benar.
Fahri pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara secara tegas. Menurutnya, Mahfud MD punya peran penting untuk memberikan klarifikasi mewakili pemerintah.
“Pak Mahfud MD yth, mohon hentikan penangkapan rakyat hanya karena posting berita yang dianggap tidak benar. Bukankah pejabat negara punya podium dan digaji untuk membuat klarifikasi?” pinta Fahri Hamzah kepada Mahfud MD, Minggu (11/10).
“Klarifikasi lah ini. Menteri teknis harus berdiri siang malam di podiumnya. Bicaralah!” tegas Fahri.
Waketum Partai Gelora Indonesia ini mengatakan, sekeruh apapun situasi negara saat ini, jika negara sebagai sumber mata air tetap jernih maka kejernihan akan jadi kenyataan. Akan tetapi sebaliknya, situasi akan makin keruh jika pemerintah sebagai mata air jua menjadi keruh.
“Menangkap orang adalah bikin keruh tapi klarifikasi yang jujur bikin jernih,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri kabinet Merah Putih dalam pertemuan yang…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan…
MONITOR, Jakarta - Natal 2025 hadir bukan sekadar sebagai perayaan iman, tetapi sebagai ruang pemulihan.…
MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan…
MONITOR, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyoroti pernyataan Presiden terkait kebijakan penghapusan Kredit Usaha…
MONITOR, Jakarta - Dalam rangka memeriahkan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru),…