Menko Polhukam RI Mahfud MD tiba di Istana Negara (dok: JPNN)
MONITOR, Jakarta – Politikus senior Fahri Hamzah tampak kesal atas sikap pemerintah hendak memberikan sanksi tegas bagi penolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang dinilai tidak paham isi dari UU tersebut. Bahkan, pemerintah akan menangkap orang-orang yang sengaja memposting berita yang dianggap tidak benar.
Fahri pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara secara tegas. Menurutnya, Mahfud MD punya peran penting untuk memberikan klarifikasi mewakili pemerintah.
“Pak Mahfud MD yth, mohon hentikan penangkapan rakyat hanya karena posting berita yang dianggap tidak benar. Bukankah pejabat negara punya podium dan digaji untuk membuat klarifikasi?” pinta Fahri Hamzah kepada Mahfud MD, Minggu (11/10).
“Klarifikasi lah ini. Menteri teknis harus berdiri siang malam di podiumnya. Bicaralah!” tegas Fahri.
Waketum Partai Gelora Indonesia ini mengatakan, sekeruh apapun situasi negara saat ini, jika negara sebagai sumber mata air tetap jernih maka kejernihan akan jadi kenyataan. Akan tetapi sebaliknya, situasi akan makin keruh jika pemerintah sebagai mata air jua menjadi keruh.
“Menangkap orang adalah bikin keruh tapi klarifikasi yang jujur bikin jernih,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terus memperkuat transformasi digital dalam…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mematangkan langkah strategis untuk mentransformasi asrama…
MONITOR, Jember – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, resmi meraih gelar doktor…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menekankan pentingnya produksi pengetahuan dari…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pengelolaan ekosistem karbon biru nasional memegang prinsip…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus mempercepat transformasi pendidikan madrasah berbasis sains dan teknologi melalui…