Menko Polhukam RI Mahfud MD tiba di Istana Negara (dok: JPNN)
MONITOR, Jakarta – Politikus senior Fahri Hamzah tampak kesal atas sikap pemerintah hendak memberikan sanksi tegas bagi penolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang dinilai tidak paham isi dari UU tersebut. Bahkan, pemerintah akan menangkap orang-orang yang sengaja memposting berita yang dianggap tidak benar.
Fahri pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara secara tegas. Menurutnya, Mahfud MD punya peran penting untuk memberikan klarifikasi mewakili pemerintah.
“Pak Mahfud MD yth, mohon hentikan penangkapan rakyat hanya karena posting berita yang dianggap tidak benar. Bukankah pejabat negara punya podium dan digaji untuk membuat klarifikasi?” pinta Fahri Hamzah kepada Mahfud MD, Minggu (11/10).
“Klarifikasi lah ini. Menteri teknis harus berdiri siang malam di podiumnya. Bicaralah!” tegas Fahri.
Waketum Partai Gelora Indonesia ini mengatakan, sekeruh apapun situasi negara saat ini, jika negara sebagai sumber mata air tetap jernih maka kejernihan akan jadi kenyataan. Akan tetapi sebaliknya, situasi akan makin keruh jika pemerintah sebagai mata air jua menjadi keruh.
“Menangkap orang adalah bikin keruh tapi klarifikasi yang jujur bikin jernih,” pungkasnya.
MONITOR, Makassar - Segenap personel TNI Angkatan Udara Gabungan Makassar yang terdiri dari Komando Operasi…
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Apel Khusus dalam rangka kegiatan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyampaikan apresiasi atas kebijakan terbaru Pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 1.848.445 kendaraan kembali ke wilayah…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang kini…