POLITIK

PKS Serukan Cabut UU Ciptaker Secara Konstitusional

MONITOR, Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Imbasnya, gelombang massa melakukan protes di jalanan sehingga menimbulkan kerusuhan.

Melihat kondisi ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai RUU HIP dan Omnibus Law Cipta Kerja sudah melukai rasa keadilan. Ia tak henti-hentinya mengajak elemen masyarakat untuk menghentikan dan menuntut agar UU yang sudah disahkan ini dicabut secara konstitusional.

“Kita suarakan penolakan dan pencabutan secara konstitusional,” kata Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Ia mengimbau para demonstran untuk tetap santun dan tidak anarkis dalam menyuarakan aspirasinya.

“Menyuarakan kebenaran dan menolak kemungkaran harus tetap dijalankan secara konstitusional, damai, dan tidak anarkis. PKS selalu bersama rakyat terus berjuang di Parlemen dan jalur-jalur konstitusi lainnya untuk menolak dan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemenag Jelaskan Tentang Solusi Masalah Pergerakan Jemaah dari Muzdalifah ke Mina

MONITOR, Jakarta - Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina mengalami keterlambatan dari target…

24 menit yang lalu

Milad ke-68 UIN Jakarta, Meneguhkan Jati Diri, Menatap Masa Depan Global

MONITOR, Jakarta - Tanggal 1 Juni 2025 menandai peristiwa penting bagi Universitas Islam Negeri (UIN)…

3 jam yang lalu

Dirut Jasa Marga Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Tol di 10 Ruas Tol Strategis Jasa Marga

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono mengingatkan masyarakat…

7 jam yang lalu

Prof Rokhmin: Selamatkan Raja Ampat dari Kerusakan oleh Pertambangan Nikel

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDI Perjuangan Prof Rokhmin Dahuri angkat…

10 jam yang lalu

Kemenperin Dukung Transformasi Industri Bahan Kimia Khusus

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri bahan kimia khusus agar dapat mendukung…

10 jam yang lalu

Pemda Boleh Rapat di Hotel, DPR: Butuh Pedoman, Agar Tidak Kebablasan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri memberi lampu hijau bagi daerah untuk menggelar kegiatan di…

11 jam yang lalu