HUKUM

Catatan Komnas HAM: 2019 Indonesia Dipenuhi Kekerasan

MONITOR, Jakarta – Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sepanjang 2019 Indonesia dipenuhi dengan tindakan kekerasan.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengungkapkan bahwa rentetan kekerasan itu diawali dengan peristiwa 21-23 Mei 2019 yang melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta dan beberapa kota lainnya.

Pada peristiwa itu, Komnas HAM mencatat 10 orang meninggal, sembilan di antaranya karena terkena peluru tajam. Selain korban jiwa, terdapat ratusan orang luka-luka dan juga ada kerusakan fasilitas publik.

“Komnas HAM terus mendesak supaya aktor atas peristiwa tersebut ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ungkap Taufan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM yang digelar secara daring, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Tindakan kekerasan selanjutnya, Taufan menyebutkan, terjadi pada 24-30 September 2019 saat aksi mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak beberapa peraturan perundang-undangan seperti revisi UU KPK dan RKUHP.

Sebanyak lima mahasiswa tercatat meninggal di Jakarta dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Komnas HAM pun kembali mengingatkan bahwa pelakunya belum mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain itu, lanjut Taufan, Komnas HAM RI juga mencermati tindakan kekerasan yang terjadi di ranah siber, yakni berupa hoaks dan ujaran kebencian yang memicu intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan.

“Setiap politik kekerasan yang ditempuh pasti akan mengorbankan rakyat kecil. Setiap hasil yang didapat dari politik kekerasan juga absurd karena berdiri di atas penderitaan rakyat, dan bentuk dari kesewenang-wenangan atas hak asasi manusia,” ujarnya.

Kemudian, Taufan mengatakan, tindakan kekerasan juga terjadi di bidang agraria, perburuhan, pembangunan infrastruktur serta akses atas keadilan.

Sepanjang 2019, Komnas HAM menerima 4.778 berkas pengaduan yang sudah dikategorikan dugaan pelanggaran HAM dengan pengaduan terbesar terkait dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan sebanyak 2.425 pengaduan, hak atas keadilan sebanyak 1.482 pengaduan dan hak atas rasa aman sebanyak 278 pengaduan.

Recent Posts

Dorongan DPR soal Pembentukan TGPF di Kasus Kwitang Tunjukkan Empati dan Keberpihakan Publik

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk…

10 jam yang lalu

Bertemu Ketua Parlemen Korsel, Puan Dorong Kerja Sama Investasi Hijau dan Budaya

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional…

11 jam yang lalu

Menteri Maman Dukung Optimalisasi Layanan dan Pelindungan UMKM Papua

MONITOR, Papua - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungannya terhadap…

11 jam yang lalu

Kick Off HGN 2025, Menag Nasaruddin Tekankan Pentingnya Integrasi Ilmu dan Iman bagi Para Guru

MONITOR, Cirebon - Menteri Agama Nasaruddin Umar, membuka secara resmi kegiatan Kick Off Hari Guru…

11 jam yang lalu

Menag Lantik 21 Pejabat Kemenag; Mulai dari Rektor UIN, Kepala Kanwil hingga Kepala Biro PTKN

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik 21 pejabat Kemenag, yang terdiri dari Rektor…

13 jam yang lalu

Singgung Isu Tata Kelola AI di Forum MIKTA, Puan Serukan Keadilan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal transisi energi dan tata kelola…

15 jam yang lalu