POLITIK

DPR Apresiasi Pemerintah Tetapkan Batas Tertinggi Biaya Swab

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang menetapkan batas tertinggi biaya swab test atau uji usap Covid-19.

Saleh mengungkapkan bahwa dengan penetapan itu, maka tes usap diharapkan dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Swab test ini kan sangat penting, masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan tes minimal sekali dua minggu. Jika harganya mahal, tentu masyarakat akan kesulitan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (3/10/2020).

Saleh menilai, kebutuhan atas tes usap bukanlah untuk masyarakat segmen tertentu saja, tetapi kebutuhan seluruh masyarakat. Sebab, menurut Saleh, Covid-19 tidak pernah mengenal status sosial, oleh karena itu semuanya harus berhati-hati dan waspada.

“Bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah, diharapkan tetap dapat melakukan swab test, namun, biayanya disubsidi pemerintah,” ujar Politikus PAN itu.

Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga tes usap sebesar Rp900 ribu, Saleh mengatakan, maka tentu mereka akan kesulitan. Oleh sebab itu, menurut Saleh, perlu ada anggaran negara untuk membantu masyarakat menengah ke bawah.

Meskipun penetapan batas tertinggi harga tes usap itu diapresiasinya, namun Saleh menilai, belum lengkap tanpa adanya sanksi tegas terhadap pelanggar yang menarik biaya lebih tinggi dari ketentuan.

Pasalnya, Saleh menyebutan, sanksi kepada fasilitas kesehatan dan laboratorium yang melanggar tidak tegas. Karena itu, Saleh mengatakan, dikhawatirkan aturan yang baik seperti ini justru tidak dapat berjalan dengan baik pada implementasinya di lapangan.

“Aturan ini sebaiknya diisi juga dengan sanksi. Dengan begitu, semuanya bisa mematuhi,” katanya.

Recent Posts

Kritik BNPP Seperti EO, DPR Desak Penguatan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kritik tajam…

3 jam yang lalu

Analis: Putusan MK Tegaskan Kepastian Hukum Penataan Pengisian Jabatan ASN oleh Polri

MONITOR - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, menilai bahwa sikap Polri dan pemerintah…

4 jam yang lalu

Bukan Cuma Sekolah Gratis, Prabowo Hadirkan MBG dan Cek Kesehatan

MONITOR, Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mencerdaskan…

6 jam yang lalu

Cetak Talenta Digital Industri, Indonesia dan Tiongkok Kolaborasi Pendidikan Vokasi

MONITOR, Jakarta - Guna meningkatkan daya saing industri nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global serta…

9 jam yang lalu

Hari Bakti Imigrasi ke-76, Kemenimipas Gelar Baksos hingga Penyerahan Bibit Kelapa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar rangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka…

10 jam yang lalu

Pemkot Depok Hibahkan Gedung MTsN Senilai Rp17 Miliar ke Kemenag

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menerima hibah lahan dan bangunan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dari…

12 jam yang lalu