POLITIK

DPR Apresiasi Pemerintah Tetapkan Batas Tertinggi Biaya Swab

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang menetapkan batas tertinggi biaya swab test atau uji usap Covid-19.

Saleh mengungkapkan bahwa dengan penetapan itu, maka tes usap diharapkan dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Swab test ini kan sangat penting, masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan tes minimal sekali dua minggu. Jika harganya mahal, tentu masyarakat akan kesulitan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (3/10/2020).

Saleh menilai, kebutuhan atas tes usap bukanlah untuk masyarakat segmen tertentu saja, tetapi kebutuhan seluruh masyarakat. Sebab, menurut Saleh, Covid-19 tidak pernah mengenal status sosial, oleh karena itu semuanya harus berhati-hati dan waspada.

“Bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah, diharapkan tetap dapat melakukan swab test, namun, biayanya disubsidi pemerintah,” ujar Politikus PAN itu.

Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga tes usap sebesar Rp900 ribu, Saleh mengatakan, maka tentu mereka akan kesulitan. Oleh sebab itu, menurut Saleh, perlu ada anggaran negara untuk membantu masyarakat menengah ke bawah.

Meskipun penetapan batas tertinggi harga tes usap itu diapresiasinya, namun Saleh menilai, belum lengkap tanpa adanya sanksi tegas terhadap pelanggar yang menarik biaya lebih tinggi dari ketentuan.

Pasalnya, Saleh menyebutan, sanksi kepada fasilitas kesehatan dan laboratorium yang melanggar tidak tegas. Karena itu, Saleh mengatakan, dikhawatirkan aturan yang baik seperti ini justru tidak dapat berjalan dengan baik pada implementasinya di lapangan.

“Aturan ini sebaiknya diisi juga dengan sanksi. Dengan begitu, semuanya bisa mematuhi,” katanya.

Recent Posts

Puan Soroti Anak Jadi Korban Kejahatan Siber, Literasi Digital Harus Jadi Gerakan Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ancaman kejahatan siber yang bisa menjerat…

4 jam yang lalu

DPR: Dokter PPDS Pelaku Pemerkosaan Biadab, Harus Dihukum Seberat-beratnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…

7 jam yang lalu

Terima Masukan Koalisi Sipil Soal RKUHAP, DPR Dinilai Komitmen Libatkan Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…

7 jam yang lalu

DPR Minta RSHS Di-banned Buntut Kasus Kekerasan Seksual Dokter, Ini Bukan Hanya Ulah Oknum!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…

7 jam yang lalu

Puan: Kekerasan Seksual Dokter PPDS Jadi Pukulan Dunia Medis RI, Penanganan Hukum Harus Berpihak Pada Korban!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…

8 jam yang lalu

Tarif Ekspor AS Naik, Prof Rokhmin Sarankan Diplomasi dan Negosiasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti kebijakan AS terkait…

9 jam yang lalu