POLITIK

DPR Apresiasi Pemerintah Tetapkan Batas Tertinggi Biaya Swab

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang menetapkan batas tertinggi biaya swab test atau uji usap Covid-19.

Saleh mengungkapkan bahwa dengan penetapan itu, maka tes usap diharapkan dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Swab test ini kan sangat penting, masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan tes minimal sekali dua minggu. Jika harganya mahal, tentu masyarakat akan kesulitan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (3/10/2020).

Saleh menilai, kebutuhan atas tes usap bukanlah untuk masyarakat segmen tertentu saja, tetapi kebutuhan seluruh masyarakat. Sebab, menurut Saleh, Covid-19 tidak pernah mengenal status sosial, oleh karena itu semuanya harus berhati-hati dan waspada.

“Bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah, diharapkan tetap dapat melakukan swab test, namun, biayanya disubsidi pemerintah,” ujar Politikus PAN itu.

Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga tes usap sebesar Rp900 ribu, Saleh mengatakan, maka tentu mereka akan kesulitan. Oleh sebab itu, menurut Saleh, perlu ada anggaran negara untuk membantu masyarakat menengah ke bawah.

Meskipun penetapan batas tertinggi harga tes usap itu diapresiasinya, namun Saleh menilai, belum lengkap tanpa adanya sanksi tegas terhadap pelanggar yang menarik biaya lebih tinggi dari ketentuan.

Pasalnya, Saleh menyebutan, sanksi kepada fasilitas kesehatan dan laboratorium yang melanggar tidak tegas. Karena itu, Saleh mengatakan, dikhawatirkan aturan yang baik seperti ini justru tidak dapat berjalan dengan baik pada implementasinya di lapangan.

“Aturan ini sebaiknya diisi juga dengan sanksi. Dengan begitu, semuanya bisa mematuhi,” katanya.

Recent Posts

Puan Terima Kunjungan Ketua MPR Tiongkok, Singgung Bencana Alam Landa Indonesia

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan…

2 jam yang lalu

Partai Gelora Tuntut Perusahaan Besar Bayar Biaya Dampak Banjir dan Longsor di Sumatera

MONITOR, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menuntut sejumlah perusahaan besar pelaku perusakan dan…

6 jam yang lalu

Kemenhaj Tunda Pelaksanaan Seleksi Petugas Haji di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah banjir…

6 jam yang lalu

Kuliah Umum di UIN Jakarta, Sekjen Liga Muslim Dunia Ingatkan Akhlak dan Kejujuran Modal Kunci Perdamaian Dunia

MONITOR, Tangsel - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Kuliah Umum dengan pembicara…

7 jam yang lalu

HKTI Lumajang Dampingi Kades Petahunan Bertemu Sekdis PU SDA Jatim, Mendesak Penanganan Abrasi Kali Asem

MNITOR, Surabaya - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang, Jamaluddin,…

9 jam yang lalu

DPR Dorong Dapur MBG Jadi Dapur Umum Darurat Bencana Alam

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher memberikan apresiasi atas langkah…

10 jam yang lalu