BERITA

Gerindra: Perda Covid-19 Bisa Jadi Senjata Ampuh Hentikan Pandemi

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI saat ini sedang berupaya untuk merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan Covid-19. Bahkan, hari ini DPRD DKI menggelar rapat paripurna yang beragendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tersebut.

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M Taufik, Raperda tentang penanganan Covid-19 memang sangat dibutuhkan dalam mengatasi penyebaran wabah Covid-19 saat ini.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini pun menilai Raperda tersebut harus cepat dirampungkan dan disahkan untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

“Dalam siatuasi seperti ini, saya kira harus ada payung hukum yang kuat yang menjadi pegangan gubernur untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini. Dengan Perda inilah semuanya akan diatur lebih jelas,” ujar Taufik.

Dijelaskan Taufik, isi raperda yang akan dibahas DPRD DKI, tentunya akan sangat berbeda dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya yakni peraturan gubernur (pergub).

“Terutama terkait pemberian sanksi dan juga jaminan kesehatan masyarakat. Perda ini jauh lebih detail lagi. Ditambah kekuatan hukumnya juga lebih kuat sehingga gubernur punya senjata lebih kuat,” terangnya.

Diketahui dalam mengatasi pandemi Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub yang mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tercatat ada dua Pergub yang telah dikeluarkan Anies. Pertama Pergub Nomor 33/ 2020 yang dikeluarkan pada 10 April lalu.

Lalu Pergub Nomor 88/2020 tentang perubahan Pergub Nomor 33/2020 yang dikeluarkan pekan kemarin untuk mengatur PSBB fase II yang masih berlangsung hingga kini.

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

9 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

9 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

9 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

22 jam yang lalu

Blue Economy; Basis Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus…

1 hari yang lalu

Wacana Ambang Batas 5 Persen, Partai Gelora Minta Kader Fokus Syarat Verifikasi Parpol

MONITOR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus…

1 hari yang lalu