Muhammadiyah Bakal Gugat Pemerintah Jika Pilkada Jadi Cluster Baru Covid-19

MONITOR, Jakarta – Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abd Rohim Ghazali, mengungkapkan organisasi keagamaan Muhammadiyah, tetap menyarankan Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 ditunda, meskipun ada ketentuan penerapan protokol kesehatan secara ketat, tapi sama sekali tidak bisa menjadi jaminan pilkada aman dari penyebaran korona.

Hal itu diungkapkan Rohim dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Mappilu PWI dengan tema “Menimbang Pilkada 2020 : Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama” pada Kamis (24/9/2020) siang.

Selain Abdul rohim hadir dalam diskusi yang diikuti ratusan peserta ini ialah, Kapusdatin dan Humas BNPB, Agus Wibowo, Sekjen PB NU, Helmy Faishal Zaini, Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto dan PKDH Otda Kemendagri, Heri Roni.

Menurut Rohim, pelaksanaan Pilkada sangat berbahaya sebab, pada tahap pendaftaran bakal calon 4-6 September 2020 lalu saja, telah terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan. PP Muhammadiyah khawatir protokol kesehatan yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan maksimal.

“Muhammadiyah akan mengawal pilkada serentak tapi kami juga tetap berpendirian bagaimana pun pilkada serentak harus ditunda, Kami akan menggugat pemerintah jika kasus Covid 19 usai pilkada 9 Desember mengalami kenaikan. ” Agama atau keyakinan dan menjaga nyawa, itu di atas segala galanya kalau harta dan akal mungkin bisa disembuhkan tapi nyawa tidak, makanya itu tadi ini gambling yang sangat berbahaya karena pertaruhkan nyawa rakyat,” ujar Rohim.

Rohim menambahkan Pilkada Serentak ditakutkan akan menelan banyak korban mengingat Indonesia punya pengalaman meninggalnya petugas penyelenggarara Pilkada 17 April 2019 lalu.

“Dan kita punya pengalaman pada 17 april tahun lalu, ada 469 pekerja pemilu yang meninggal karena kelelahan, ini gak bisa dibayangkan para pekerjanya sudah kelelahan sementara mereka juga harus berhadapan dengan pandemi, sementara virus korona ini kan sangat mudah menjangkiti orang yang kelelahan, itu untuk penyelenggara bukan lagi untuk peserta,” ujarnya.

Mappilu PWI yang konsen pada pelaksanaan Pilkada yang sehat dan berbudaya ini turut khawatir, akan terjadi ledakan kasus Covid-19 di 270 daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) pada pilkada yang diperkirakan bakal melibatkan sekitar 100 juta orang.

Ketua Mappilu PWI, Suprapto Sastro Atmojo mengatakan melalui diskusi ini pihaknya hendak menyerap masukan bagi KPU khususnya dalam protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

“Tujuan utama diskusi ini ialah pencerahan bagi kalangan wartawan Indonesia dan masyarakat. Mappilu PWI hendak menggali pandangan atau pemikiran dari para tokoh dari berbagai latar belakang,” ujar Suprapto yang juga Wasekjen PWI Pusat.