POLITIK

DPR Desak KPU Batalkan Metode Kampanye Konser Musik

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didesak untuk membatalkan aturan yang memperbolehkan konser musik sebagai salah satu metode kampanye dalam Pilkada Serentak 2020.

Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan bahwa hal itu untuk menjaga keselamatan warga di masa pandemi Covid-19.

“Walaupun konser musik, pentas seni dalam PKPU diberi ruang sebagai kegiatan lain dari metode kampanye, dalam penerapannya dapat diatur lebih lanjut bahkan ditangguhkan demi menjaga keselamatan warga,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Zulfikar menilai, metode kampanye lebih baik dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog dan debat publik yang lebih efektif meyakinkan pemilih tentang rekam jejak pasangan calon (paslon) dan agenda yang ditawarkan paslon untuk memajukan masyarakat dan daerah setempat.

Zulfikar menjelaskan, jika merujuk pada Pasal 65 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa konser musik, pentas seni dan sejenisnya merupakan bentuk kegiatan lain dari metode kampanye yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh PKPU.

“Dari sisi stratifikasi dan esensi, kegiatan lain kampanye dengan bentuk di atas berbeda dibandingkan metode pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan di media massa,” ujarnya.

Menurut Zulfikar, mengingat pasal 63 ayat 1 UU tersebut menegaskan bahwa kampanye adalah wujud pendidikan politik masyarakat dan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Karena itu, Zulfikar mengatakan, menjadi penting PKPU menerjemahkan kegiatan lain kampanye tersebut ke dalam bentuk-bentuk kegiatan yang tetap bernuansa edukatif dan transformatif, tidak sekadar tontonan dan hiburan yang mengundang jumlah massa yang banyak.

“Apalagi keadaan kita masih dalam wabah Covid-19 yang cenderung terus tinggi yang salah satu pencegahannya harus semaksimal mungkin membatasi diri dalam berkumpul,” katanya.

Recent Posts

Dorong Revolusi Digital, PMB PTKIN 2026 Bekali Guru BK Teknologi AI

MONITOR, Tulungagung - Era baru dunia pendidikan Islam di Indonesia resmi dimulai. Kementerian Agama (Kemenag)…

8 menit yang lalu

Podcast KPU Kab Cirebon, Prof Rokhmin: Kebijakan Publik Harus Dilandasi Integritas Pemimpin

MONITOR - Kebijakan publik, termasuk di sektor pangan, harus dilandasi oleh integritas dan akhlak kepemimpinan.…

54 menit yang lalu

Pasha Ungu Apresiasi Langkah Kemenag Perkuat Ekoteologi Jaga Alam

MONITOR, Jakarta - Ekoteologi yang dikampanyekan Kementerian Agama sebagai upaya membangkitkan semangat keagamaan dalam menjaga…

3 jam yang lalu

Wamenhaj ke Petugas Haji; Jangan Khianati Amanah Jemaah

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa…

5 jam yang lalu

Isra Mikraj 1447 H, Menag Ajak Umat Jaga Kelestarian Alam

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa salat tidak hanya memiliki nilai kesalehan…

11 jam yang lalu

Anggaran Haji 2026 Tembus Rp18,2 Triliun, Kemenhaj Fokus Layanan Jemaah

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran operasional haji…

14 jam yang lalu