Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB secara ketat menuai pro kontra. Bahkan, langkah yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta mendulang kritik dari Pemerintah pusat.
Silang pendapat yang terjadi antara Pemerintah pusat dan Pemprov DKI terkait penanganan Covid-19 ini menarik perhatian politikus PKS, Mardani Ali Sera.
Mardani heran lantaran selama ini Pemprov DKI selalu berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 terkait kebijakan yang diambil.
“Padahal Satgas Covid-19 yang merupakan bagian dari pemerintah pusat, menyatakan Pemprov DKI selalu berkonsultasi,” kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (16/9).
“Sering terlihat dari beberapa statement yang dikeluarkan Pemprov dan Pempus ada ketidaksinkronan kebijakan. Harmonisasi antara Pempus-Satgas-Pemda harus diperbaiki,” imbuhnya lagi.
Ketua DPP PKS ini menilai, masyarakat sudah lelah melihat silang pendapat yang kerap terjadi.
“Padahal Pemprov DKI selalu koordinasi ke Pempus melalui Satgas dan ini turut diakui pak Doni. Kecuali jika Pempus tidak mengakui Satgas sebagai lembaga formal,” pungkas Anggota Komisi II DPR RI ini.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti jumlah pengangguran berpendidikan sarjana di Indonesia…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat program dukungan ketahanan air dan pangan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…
MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…
MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…
MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…