POLITIK

Soal PSBB Jakarta, Hasto: Akarnya Adalah Penegakan Disiplin

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya menyoroti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Hasto, sorotan itu terkait dengan komunikasi serta koordinasi, hingga masalah penegakan kedisiplinannya nanti.

“Jadi yang disorot oleh PDI Perjuangan tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan. Dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela Sekolah Partai Cakada PDIP Gelombang III yang digelar secara daring, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

“Apakah selama ini disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak,” ujar Hasto melanjutkan.

Hasto mengatakan, proses komunikasi adalah hal mutlak bagi seorang pemimpin. Hasto menegaskan, PDIP bukan hendak mendahulukan kepentingan ekonomi yang pasti terganggu akibat kebijakan PSBB tersebut. Namun sebaiknya kepentingan rakyat secara keseluruhan yang harus didahulukan dan seorang pemimpin bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Buktinya, ada daerah lain yang berhasil menghadapi pandemi. 

“Jadi jangan progresnya belum nampak, tiba-tiba ngerem, ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan,” katanya. 

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa yang namanya pandemi adalah bersifat global. Sehingga dalam menghadapinya, diperlukan koordinasi dan komunikasi. Walau seorang kepala daerah dipilih rakyat, bukan berarti dia berdiri sendiri dan tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. 

“Mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan Covid ini. Khususnya, misalnya tidak bermaksud menyombongkan diri, kalau dari PDI Perjuangan, ada direction dari presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan dari Wapres KH Maruf Amin, dari para menteri. Itu kita jadikan sebagai pedoman untuk kita jalankan,” ungkapnya. 

“Nah di internal partai ada direction dari Ibu Megawati sebagai ketua umum partai yang juga senafas dengan kebijakan dari Bapak Presiden. Jadi ini persoalan disiplin total,” ujar Hasto melanjutkan. 

Bagi PDIP, Hasto menegaskan, penanganan pandemi di tiap wilayah juga menjadi tolak ukur bagaimana kepala daerah menjalankan tugas-tugasnya dalam mencegah penularan Covid-19 itu.

Recent Posts

Hasil Kunjungan Menag dari Italia, Indonesia Jadi Model Moderasi Beragama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar membawa sejumlah peluang kerja sama internasional dari hasil…

2 jam yang lalu

Menteri UMKM: KUR Jadi Instrumen Perluasan Akses Modal Produktif UMKM

MONITOR, Bali – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Kredit…

6 jam yang lalu

FISIP UIN Jakarta dan LW MUI Dorong Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Sosial

MONITOR, Jakarta -Wakaf produktif perlu dikembangkan dari praktik filantropi keagamaan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, pendidikan,…

19 jam yang lalu

Akademisi Ilmu Komunikasi Soroti Celah Pengawasan Pemilu di Era Digital

MONITOR, Konawe - Digitalisasi pemilu tidak otomatis menjamin integritas suara. Tanpa transparansi data, verifikasi berjenjang,…

1 hari yang lalu

IPW Dukung Kapolri Perkuat Layanan Publik, Dorong Akses Langsung ke Kapolda dan Kapolres

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi dalam memperkuat pelayanan…

1 hari yang lalu

Wamenaker Tekankan Pentingnya Pelatihan dan Akses Kerja bagi Anak Muda

MONITOR, Surabaya — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan kerja yang sesuai dengan…

2 hari yang lalu